Kebijakan pemblokiran sejumlah platform digital yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika justru mencoreng kerja pemerintah.
Pengamat politik Ikhwan Arif bahkan menilai Kemenkominfo kecolongan jika alasan pemblokiran beberapa platform seperti Paypal hingga Yahoo karena alasan tidak terdaftar di aturan PSE lingkungan privat.
“Selama ini pemerintah ketiduran, bahkan kecolongan jika benar alasan pemerintah memblokir aplikasi tersebut karena tidak terdaftar di PSE lingkungan privat,” kata Ikhwan kepada redaksi, Rabu (3/8).
Jika benar-benar bekerja, pemerintah seharusnya lebih peka terhadap keresahan yang muncul di tengah masyarakat. Termasuk soal regulasi di Kemenkominfo yang kini membuat heboh masyarakat.
“Seharusnya di akhir-akhir periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi ini, Kominfo membuat regulasi yang jelas dan tidak berbelit-belit. Kalau tidak pro rakyat, ini akan menjadi tamparan balik bagi kinerja pemerintah sendiri,” ungkap Ikhwan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti gerakan #Blokirkominfo yang sempat viral di media sosial belakangan ini. Protes masyarakat ini menjadi tamparan keras dan mencoreng kerja pemerintahan Joko Widodo.
“Ini tamparan keras untuk pemerintah. Pemerintah seharusnya lebih melek terhadap aturan-aturan yang menyangkut kebutuhan digital masyarakat,” tutupnya.(sumber)
