Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju memang menjadi hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai anggota koalisi pemerintah enggan ikut campur.
Disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Atas dasar itulah PAN tidak mau ikut campur. Terlebih ada polemik di balik wacana perombakan kabinet tersebut.
“Jadi, hal itu merupakan otoritas dan hak prerogatif presiden. PAN membatasi diri tidak ikut campur soal reshufle kabinet, menjaga fatsun dan etika politik,” kata Viva kepada wartawan, Jumat (14/10).
Viva menuturkan sebagai partai koalisi pemerintah, PAN akan terus bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja pemerintah terutama dalam percepatan pemulihan ekonomi rakyat pascapandemi Covid-19.
“Agar ekonomi nasional bergerak kencang sehingga akan memberikan efek domino untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukanya peluang kerja, harga energi dan pangan terjangkau, serta kehidupan bangsa akan semakin baik,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa PAN berkomitmen akan bersama pemerintah, dengan menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi.
“PAN akan tetap bersama Presiden Jokowi dan berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang sampai selesai masa pengabdian di pemerintahan,” tutupnya.(Sumber)
