Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi 8 Kapolda se-Indonesia. Salah satunya yakni Irjen Toni Harmanto menjadi Kapolda Jawa Timur.
Irjen Toni ditunjuk untuk menempati posisi Irjen Teddy Minahasa yang batal menjadi Kapolda Jatim karena tersandung kasus narkoba. Sebelumnya Toni menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Adapun rotasi tersebut tertuang dalam TR no. ST/2224/X/KEP/2022 yang diteken AsSDM Kapolri Irjen Wahyu Widada pada Jumat (14/10). Rotasi itu dikonfirmasi oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo.
“Iya benar,” kata Dedy Prasetyo saat dihubungi.
Sebagai penyelenggara negara, Irjen Toni tercatat beberapa kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Teranyar yakni pada 23 Februari 2022 untuk tahun periodik 2021.
Irjen Toni Harmanto
Berikut rinciannya:
Tanah dan bangunan: di Jakarta Timur dan Bogor senilai Rp 955.000.000
Alat transportasi dan mesin: Toyota Corolla Altis 2004, Honda Supra 2014, dan Nissan Elgrand 2012 dengan nilai Rp 428.500.000
Kas dan setara kas: Rp 216.006.999
Total: Rp 1.599.506.999
Irjen Teddy Minahasa
teranyar melaporkan harta kekayaannya per 26 Maret 2022 sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dalam laporan itu, total Teddy memiliki harta Rp 29.974.417.203.
Berikut rinciannya:
Tanah dan bangunan: 53 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Pandeglang, Pasuruan, Pesawaran, dan Malang. Nilainya hingga Rp 25.813.200.000
Kendaraan dan alat transportasi: Jeep Wrangler 2016, Toyota FJ 55 1970, Land Cruiser 1996, Harley Davidson Solo 2014, Total nilainya Rp 2.075.000.000
Harta bergerak lainnya: Rp 500.000.000
Surat berharga: Rp 62.500.000
Kas dan setara kas: Rp 1.523.717.203
Total: Rp 29.974.417.203
Dalam rotasi yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit, juga terdapat 7 kapolda baru lainnya. Berikut laporan LHKPN mereka ke KPK.
Brigjen Andi Rian Kapolda Kalimantan Selatan
Dalam penelusuran kumparan di laman e-LHKPN KPK, tidak terdapat laporan atas nama Andi Rian.
Irjen Suwondo Nainggolan Kapolda DIY
Suwondo Nainggolan terakhir lapor LHKPN KPK pada 19 Desember 2011. Saat itu ia melapor dalam jabatannya sebagai Kanit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri.
Harta tidak bergerak: tanah dan bangunan di Bekasi dan tanah di Karawang dengan nilai Rp 1.200.000.000
Alat transportasi dan mesin: Toyota RAV4 2002 Rp 86.000.000
Peternakan dan usaha lainnya: Rp 180.000.000
Harta bergerak lainnya: Rp 85.000.000
Giro dan setara kas: Rp 68.000.000
Piutang: Rp 1.000.000.000
Total: Rp 2.619.000.000
Irjen Setyo Budiyanto Kapolda Sulut
Irjen Setyo Budiyanto terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 3 Februari 2022. Saat itu, ia melaporkan dalam kapasitas jabatan sebagai Kapolda NTT.
Berikut rinciannya:
Tanah dan bangunan: di Tangerang Selatan dan Makassar dengan nilai Rp 6.000.000.000
Alat transportasi dan mesin: Honda CRV 2014, CBR 2012, Sepeda MTB 2015, Piaggio Vespa 2016, Sepeda RB Rakita 2018 dan Litepro Seli Helium 2015 dengan nilai Rp 265.550.000
Harta bergerak lainnya: Rp 286.000.000
Kas dan setara kas: Rp 160.000.000
Total: Rp 6.711.550.000
Irjen Johanis Asadoma Kapolda NTT
Dalam penelusuran kumparan di laman e-LHKPN KPK, tidak terdapat laporan atas nama Johanis Asadoma.
Irjen Midi Siswoko Kapolda Maluku Utara
Irjen Midi Siswoko terakhir lapor LHKPN pada 20 April 2022 untuk tahun periodik 2021. Dia melapor dalam jabatannya sebagai Direktur Energi dan Kependudukan di BIN.
Berikut rincian hartanya:
Tanah dan bangunan: 1 tanah dan bangunan serta 3 bidang tanah di Bogor dengan nilai Rp 1.480.000.000
Alat transportasi dan mesin: Honda Jazz 2014, Honda Accord 2011, Suzuki SJ413 2006, dan Nissan Evalia 2012 senilai Rp 350.000.000
Harta bergerak lainnya: Rp 365.000.000
Kas dan setara kas: Rp 878.547.125
Total: Rp 3.073.547.125
Irjen Albertus Rachmad Wibowo Kapolda Sumatera Selatan
Albertus Rachmad Wibowo tercatat terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 8 Februari 2022 dalam jabatannya sebagai Kapolda Jambi.
Berikut rinciannya:
Tanah dan bangunan: di Bogor, Depok, dan Tangerang dengan nilai Rp 6.500.000.000
Alat transportasi dan mesin: Land Rover 2006 Rp 250.000.000
Harta bergerak lainnya: Rp 229.000.000
Kas dan setara kas: Rp 807.181.430
Total: Rp 7.786.181.430
Irjen Rusdi Hartono Kapolda Jambi
Dalam penelusuran kumparan di laman e-LHKPN KPK, tidak terdapat laporan atas nama Rusdi Hartono.
Terkait dengan beberapa nama yang belum terdapat laporan LHKPN-nya, belum diketahui penyebabnya. Namun, plt juru bicara KPK Ipi Maryati sempat menyatakan kemungkinan mengapa laporan harta kekayaan tak muncul di e-LHKPN.
Bisa saja laporan tersebut masih pada tahap verifikasi, belum lengkap sehingga belum di-publish, atau memang belum melapor.
Adapun soal aturan melaporkan harta kekayaan itu tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, tepatnya pada pasal 17 soal tugas dan wewenang KPK dalam melakukan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.
Berikut bunyinya:
(1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara.(Sumber)
