Akrobat yang terus dilakukan relawan Ganjar Pranowo akan membuat jarak antara Ganjar dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin lebar. Terakhir, relawan Ganjar mengusulkan Joko Widodo bisa menjadi Ketum PDIP pengganti Megawati.
Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, etika dan fatsun politik mesti diperhatikan jika seseorang memutuskan menjadi bagian dari kelompok tertentu. Etika dan fatsun politik juga berlaku dalam sebuah kelembagaan bernama partai politik.
“Misalnya, bagaimana seseorang naik jenjang karir politik melalui proses panjang pengkaderan. Dalam konteks pencalonan dan kontestasi demikian,” ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/10).
Selain itu, kata akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini, jika seseorang maju dalam kontestasi, maka sudah dipastikan mendapatkan restu dari pemimpin di partai berasal.
“Dalam konteks ini, proses pencalonan Ganjar dalam kontestasi pilpres sudah diprediksi ia akan menemui jalan terjal untuk mendapatkan restu. Belum bicara tiket,” kata Dian.
Sepatutnya kata Dian, sebelum Ganjar punya hasrat mendapatkan tiket dari PDIP, maka sebaiknya sowan ke Megawati. Dari hasil sowan itu, akan terlihat apakah keinginan disambut baik atau tidak.
“Di sisi lain, akrobat relawan Ganjar dikhawatirkan justru membuat jarak antara dia dengan Megawati makin lebar. Terlebih saat mengusulkan siapa calon Ketua Umum PDIP,” terang Dian.
Meskipun kata Dian, PDIP adalah entitas demokrasi berwujud partai. Akan tetapi, tetap memiliki derajat tersendiri di partai tersebut. “Apalagi jauh-jauh hari, partai tersebut menjual dan mengkapitalisasi nilai-nilai Soekarnois. Di mana pada saat bersamaan keturunan biologis dari Soekarno masih ada di partai tersebut,” pungkas Dian. {sumber}
