Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah meminta pemerintah meminta maaf kepada Bung Karno, karena Bung Karno di sisa akhir hidupnya mendapatkan perlakuan tidak adil dan dituding tidak setia NKRI.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mempertanyakan tudingan terhadap Sukarno yang dilakukan pada rezim siapa.
“Pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Sukarno, kan, sekarang? Kalau Sukarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada, kan,” kata Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/11).
Dia pun menyindir permintaan yang diajukan oleh PDIP kepada pemerintah untuk meminta maaf kepada Sukarno. Sebab pemerintah saat ini berada di bawah rezim PDIP.
Habis itu negara disuruh minta maaf sama Sukarno? Dari mereka untuk mereka, kentutnya mereka semua,” ucap aktivitis 98 itu.
“Kalau Jokowi, kan, cuma petugas partai. Jadi melaksanakan maunya Megawati, habis itu negara minta maaf lagi sama Sukarno, memang Sukarno tidak bermasalah?” imbuh Desmond.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi karena telah mengakui jasa-jasa Bung Karno terhadap negara.
Namun, Basarah meminta apresiasi itu diikuti dengan permintaan maaf dari pemerintah kepada Presiden Pertama RI Sukarno beserta keluarganya.
“Menurut kami setelah diperolehnya gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogyanya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang Proklamator Bangsa, seorang pendiri bangsa,” kata Basarah di Bandung, Selasa (8/11).(Sumber)
