Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie meluruskan mengenai adanya tudingan yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan menggunakan politik identitas dalam kemenangannya di Pilkada DKI Jakarta.
Pernyataan tersebut dia lontarkan sebagai jawaban dari pernyataan Boni Hargens yang menuding Anies menggunakan Politik Identitas di Pilgub 2017.
Menurut Choirie, adanya politik identitas saat itu bukan disebabkan oleh Anies, melainkan karena dipicu oleh pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Nasdem Buka Wacana Gibran Jadi Cawapres Anies, Pengamat: Sungguh Berbahaya “Lahirnya Pemilu Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Alquran.
Berangkatnya dari situ yang menafsirkan ayat semaunya, di sini sebetulnya titik tolaknya,” kata Choirie, dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan melalui Youtube, Kamis 17 November 2022.
Dari apa yang dikatakan Ahok itu, kemudian memicu reaksi dari umat Islam yang merasa tersinggung atas ucapannya.
Namun lawan politik Anies menuding bahwa saat itu reaksi yang timbul dari pernyataan Ahok dianggap sebagai politik identitas yang dialamatkan pada Anies.
“Kemudian ada reaksi dari aksi Ahok. Kemudian ada reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan di alamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah, itu ahistoris. Itu tidak faktual, itu karangan, itu framing,” kata Choirie
Choirie mengatakan bahwa Anies tak pernah melakukan politik identitas. “Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok yang waktu itu kita (Nasdem) dukung karena kinerjanya dan segala macam,” ujarnya Menurutnya gerakan aksi massa yang menuntut Ahok diadili atas pernyataannya pada saat itu merupakan gerakan yang wajar.
Sebab itu bentuk protes dari masyaramat yang mayoritas beragama islam.
Sumur Resapan Era Anies Dilanjutkan Heru Budi, Anggaran Rp1 M “Reaksi itu dari mayoritas rakyat di mana Indonesia itu mayoritas muslim, lah kemudian ada berbau-bau agama seperti itu, itu logis.
Secara filosofis masuk akal, secara sosiologis Tidak bisa dihindarkan, secara yuridis boleh,” ujar Effendi(Sumber)
