Subsidi pupuk dianggap memunculkan persoalan baru di kalangan petani di Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah (Jateng), meliputi Sukoharjo, Klaten, Boyolali, dan Solo. Subsidi pupuk bukan solusi dan berpotensi memunculkan mafia politik dan dianggap bukan solusi.
Dina Hidayana mengatakan pencabutan subsidi pupuk sangat diperlukan, lantaran APBN yang dikeluarkan untuk subsidi tersebut dianggap sangat besar dan membebani negara.
“Masalahnya adalah di persoalan distributor dan petani. Banyak petani mengeluhkan permainan mafia politik terhadap distribusi pupuk. Oleh karena itu, saya anggap subsidi pupuk bukanlah sebuah solusi dan malah membebani negara karena anggarannya besar,” ungkap Caleg DPR RI Dapil Jateng V dari Partai Golkar belum lama ini.
Dina memberikan solusi mengalihkan subsidi pupuk ke sektor hasil panen. Sehingga, pengalihan subsidi di sektor hasil panen, dianggap memberikan stimulus kepada petani agar meningkatkan hasil panen.
“Harus ada terobosan baru. Contohnya sistem aturan dari pemerintah untuk pembelian dan pembayaran. Sistem Koperasi Unit Desa (KUD) itu bagus untuk dibangkitkan kembali. Karena hasilnya lebih bermanfaat dibandingkan subsidi pupuk,” ungkapnya.
Pencabutan subsidi pupuk, menurut Dina mampu memutus rantai praktik ilegal yang dilakukan mafia pupuk. Mafia pupuk sangat merugikan sisi petani dan banyak dikeluhkan oleh petani. Sehingga, pemutusan rantai melalui pengalihan subsidi ke sektor lain dianggap lebih efektif.
“Pemberian subsidi bisa menyuburkan praktik mafia pupuk. Saya tidak mau hal itu terjadi. Makanya, solusinya adalah dengan mencabut subsidi pupuk untuk memutus rantai mafia pupuk. Jangan sampai ada peluang untuk mereka. Subsidi bisa dialihkan ke sektor yang lebih bisa dirasakan petani. Agar mereka lebih produktif meningkatkan hasil pertanian. Sehingga, stok negara bisa banyak. Produk bisa murah,” pungkasnya.
