Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap masyarakat turut mengawasi kekayaan para pejabat negara. Berkaca pada kasus pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo yang diduga punya harta banyak tapi tak sesuai dengan profilnya.
“Kami sebetulnya juga berharap, ya, temuan-temuan wartawan. Kenapa sekarang yang diawasi, dipelototi, hanya hartanya si Rafael. Padahal, banyak pejabat yang lain.
Coba temen-temen kalau itu bisa melacak aset para penyelenggara negara, kemudian diviralkan. Sehingga apa, banyak yang gerah, kan,” kata Alex kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (28/2).
Pengawasan itu dinilai akan membuat pejabat akan berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Sebab, ada pengawasan yang dilakukan masyarakat.
“Itu, kan, juga menjadi salah satu dorong supaya pejabat itu tidak bertindak macam-macam, kan begitu,” ungkap dia.
“Satu sisi bagus, ini kan, kita banyak, teman-teman dan netizen itu banyak mengungkap aset-aset yang bersangkutan,” tambahnya.
Ia menyindir bahwa ada sejumlah pejabat yang berperilaku hedon. Bahkan menurut Alex, perbuatan itu dilakukan dengan terbuka.
“Tapi saya bilang, jangan berhenti di yang bersangkutan [Rafael ALun], begitu kan. Banyak pejabat-pejabat kita yang berperilaku demikian. Bikin pesta yang sangat mewah, terbuka kok, ‘enggak ada yang protes’. Begitu kan. Enggak ada yang protes tuh,” kata Alex.
“Kendaraan dinasnya Lexus, kan begitu,” tambah mantan hakim itu sambil tertawa kecil tanpa menyebut siapa pejabat yang dimaksud.
Belakang, harta kekayaan sejumlah pejabat memang menjadi sorotan publik. Terkhusus di lingkungan Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan.
Musababnya adalah harta Rafael Alun yang mencapai Rp 56 miliar. Namun, hartanya tersebut diduga tak sesuai dengan penghasilan sebagai pegawai eselon III. Bahkan ada sejumlah aset yang diduga tak dilaporkan dalam LHKPN.
Sorotan terhadap harta kekayaan Rafael bermula dari dugaan penganiayaan yang dilakukan putranya, Mario Dandy.
Kasus ini juga yang membuat Rafael Alun dicopot dari jabatannya dan belakangan mengundurkan diri sebagai ASN.
Besok, Rabu (1/3), ia akan berhadapan dengan KPK. Ia dipanggil untuk mengklarifikasi harta Rp 56 miliar itu. Termasuk sejumlah kendaraan mewah yang tidak tercantum dalam LHKPN.(Sumber)
