Presiden Joko Widodo secara hukum memenuhi pasal-pasal untuk dimakzulkan. Namun hal ini sulit terwujud lantaran terbentur urusan politik.
Demikian dipaparkan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertajuk “Presiden Jokowi Layak Dimakzulkan”.
“Dalam pandangan dan pendapat saya bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal pemakzulan dan sebenarnya sudah layak untuk dipecat,” kata Denny seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/6).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) itu menegaskan, Jokowi melanggar banyak pasal pemakzulan dan pantas diberhentikan. Namun hukum saja tidak cukup. Sebab untuk melakukan impeachment, DPR RI juga harus terlibat.
Masalahnya kata Denny, jika dilihat situasi sekarang, hampir mustahil pemakzulan dilakukan. Alasannya karena mayoritas partai DPR berada di gerbong presiden.
“Problemnya adalah secara politik. Kenapa? karena ketua umum-ketua umum partai punya banyak masalah, sehingga juga untuk memulai proses, untuk memulai hukum kepada Jokowi, mereka pun tersandera,” tegasnya.
“Sebenarnya pintu masuk pemakzulan Jokowi dalam teori tata negara banyak. Persoalannya bukan karena tidak ada pelanggaran, tetapi karena DPR-nya tidak mau memproses dakwaan,” demikian Denny Indrayana.(Sumber)
