Maskapai Garuda Indonesia diminta menyediakan 80 kursi buat anggota DPR RI untuk berangkat haji tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/6).
Irfan mengatakan, kemarin dia dihubungi Sekretaris Jenderal DPR untuk memastikan ada tambahan puluhan kursi untuk anggota DPR bisa berangkat ke Tanah Suci. Tapi dia belum menjawab pasti karena harus izin terlebih dulu ke dari Otoritas Penerbangan alias General General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
“Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Itu stay tuned, kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi,” kata dia dalam rapat.
Irfan menjelaskan, hingga saat ini GACA Arab Saudi hanya memperbolehkan penerbangan haji dari Indonesia terakhir dilakukan pada 22 Juni 2023. Sementara penerbangan haji di luar penerbangan reguler ini kemungkinan dilakukan pada 23 Juni 2023.
Diakuinya, tim Garuda Indonesia yang berada di Arab Saudi masih melobi GACA di sana.
“Kami terus menerus dapat masukan atau harapan untuk tambahan penerbangan untuk di tanggal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa sediakan seat khususnya business class sesuai harapan Bapak-Ibu di DPR,” ungkapnya.
Irfan menegaskan kursi yang dipesan tersebut tidak diberikan gratis. “Kita enggak bayarin orang naik pesawat dan tidak spesifik anggota DPR. Pokoknya siapa yang bayar, kamu terima pembayaran. Biasanya travel agent yang bayar,” tegasnya.
Sejauh ini, Garuda Indonesia mendapatkan kontrak dari Kementerian Agama untuk membawa jemaah haji 104 ribu reguler dan tambahan kuota 8 ribu reguler.
Selama proses pengangkutan jemaah haji tahun ini, Irfan mengakui ada 1-2 penerbangan bermasalah. Salah satunya di embarkasi Banjarmasin. Tapi Garuda Indonesia menyediakan hotel bagi penumpang agar tidak menumpuk di asrama haji saat menunggu penerbangan selanjutnya(Sumber)
