Inisiator Petisi 100, Faizal Assegaf, mengklaim gerakan untuk memakzulkan Presiden RI Joko Widodo telah mendapat dukungan luas dari kalangan partai politik. Bahkan, Faizal mengklaim 50 persen kalangan internal Gerindra, partai pengusung paslon Prabowo Subianto dan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mendukung wacana pemakzulan.
Faizal menjelaskan bahwa gerakan pemakzulan ini telah berlangsung sejak Juni 2023 dan telah bersurat ke DPR dan MPR. Aktivis politik tersebut menyampaikan terdapat beberapa alasan pemakzulan Jokowi, di antaranya adalah dugaan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “perampokan” sumber daya alam, kekacauan hukum, dan dugaan intervensi politis dalam pemilu oleh pemerintahan Jokowi.
“Kalau arah, tujuan negara ini ditunggangi oleh dinasti politik, maka protes secara gerakan moral itu akan muncul,” kata Faizal dalam program “Kompas Petang” Kompas TV, Selasa (16/1/2024).
Dosen hukum tatanegara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyampaikan bahwa pemakzulan Jokowi mungkin dilakukan sesuai konstitusi. Namun, proses ini disebutnya akan melibatkan banyak lembaga dan tergantung kemauan politik.
Feri menjelaskan, presiden bisa diberhentikan jika memenuhi kriteria pelanggar hukum, baik mengenai suap, korupsi, mengkhianati negara, tindak pidana berat, serta melakukan perbuatan tercela (misdemeanor).
“Nah, apakah tindakan-tindakan presiden bisa dianggap sebagai perbuatan tercela? Tentu harus melalui proses. Dan proses itu tidak dilarang dalam konstitusi,” kata Feri.
Menurut Feri, pernyataan terbuka Jokowi soal “cawe-cawe” dalam pemilu dapat menjadi titik masuk memakzulan Jokowi. Menurutnya, hal yang sama pernah terjadi pada Presiden Amerika Serikat (AS) Richard Nixon karena keterlibatan dalam skandal politik.
“Sepanjang Presiden oleh masyarakat melalui DPR dianggap melakukan pelanggaran hukum dan tidak memenuhi syarat dia dapat diajukan pemberhentian di tengah jalan,” katanya.
Feri pun menyatakan bukti-bukti dugaan penyalahgunaan wewenang Jokowi untuk kepentingan politik Gibran sudah terlihat, di antaranya adalah pertemuan dengan jajaran kepala daerah dan kepala desa beberapa waktu lalu.
“Presiden sebenarnya kalau mau dilihat menyalahgunakan wewenang untuk memenangkan kandidat tertentu, sudah banyak buktinya. Tinggal keberanian partai politIk yang nanggung dalam berbagai hal,” kata Feri.
Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengklaim bahwa mayoritas fraksi di DPR saat ini tidak mendukung pemakzulan. Ia pun menyebut wacana pemakzulan Jokowi “dangkal dan berdasarkan kebencian.”
Soal pernyataan “cawe-cawe” Jokowi, Habiburokhman menyebut hal ini tidak dilarang dalam undang-undang. Politikus Gerindra itu menyebut petahana presiden AS juga sering menyampaikan dukungan secara terbuka kepada paslon tertentu.
“Kalau presiden, aturannya (dalam undang-undang) bukan soal netral/tidak netral, soal apakah dia menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu paslon atau merugikan salah satu paslon,” kata Habiburokhman.
Faizal Assegaf mengklaim kelompok masyarakat yang ingin memakzulkan Jokowi sudah berbicara dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan mendapatkan dukungan. Faizal juga mengaku pihaknya telah berdiskusi panjang dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang mempersilakan gerakan jika ingin mengupayakan pemakzulan.
“Berdasarkan konsolidasi Poros Transisi Indonesia yang dimotori oleh Satya Novanto, itu sudah bertemu dengan beberapa pimpinan partai di lingkaran kekuasaan, dan mereka memberi sinyal mendukung pemakzulan apabila PDIP dan kelompok-kelompok oposisi terus bergerak. Jadi gerakannya sudah terlalu maju, bukan teoretis,” kata Faizal.
“Saya mau bocorkan kepada Habiburokhman, lebih dari 50 persen di internal Gerindra, silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka bersama-sama rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasai dinasti poltik, lebih khusus lima orang, Jokowi, Iriana, Gibran, Kaesang,” lanjutnya.
Akan tetapi, Habiburokhman membantah klaim Faizal bahwa banyak kader Gerindra mendukung pemakzulan. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu menegaskan pihaknya menolak pemakzulan.
“Saya wakil ketua TKN (Prabowo-Gibran), kita menolak pemakzulan. Survei kami paling tinggi, Pak!” kata Habiburokhman.(Sumber)
