Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membuat Kementerian Penerimaan Negara. Hal ini disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah yang merupakan Dewan Penasihat Prabowo.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut bilang, perlu ada semacam perubahan yang dilakukan di pemerintahan baru. Salah satunya adalah membuat kementerian yang mengurus penerimaan negara.
“Perlu ada semacam perubahan kelembagaan, yang pertama diubah adalah penerimaan negara,” kata Burhanuddin dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).
Burhanuddin menjelaskan nantinya kementerian tersebut akan mengurus pajak, cukai, sampai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kementerian baru tersebut akan menjadi pecahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mudah-mudahan Insyaallah ada menteri penerimaan negara yang mengurus pajak, cukai dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
Ia juga mengatakan dirinya berharap dengan hadirnya Kementerian Penerimaan Negara nanti, akan ada suatu tim yang berfokus untuk mempelajari permasalahan keuangan negara secara mendalam.
“Nanti bisa kita lihat, pada waktu Kementerian Penerimaan Negara itu terjadi saya ingin di sana ada satu sel yang mengkhususkan diri untuk mencoba mempelajari, memperdalam masalah keuangan kita, financial deepening,” jelas Burhanuddin.
Untuk itu Burhanuddin bilang proses pendalaman masalah keuangan juga dapat meniru beberapa negara lain yang sudah melakukannya.
(Sumber)
