Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai segala kasus hukum yang menimpa tokoh partai politik dalam waktu belakangan disarankan untuk menyerahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses secara profesional.
Mulanya, Bahlil menyoroti dari aspek hukum dimana pada tahun ini partai politik beberapa kali mendapat perhatian publik. Menurutnya, masalah ini bukan hanya menimpa salah satu partai, namun juga berbagai partai lain.
“Dalam aspek hukum partai Golkar dalam beberapa fase dan partai-partai yang lain saya yakin juga benar mengalami proses hukum, karena itu kita sangat menghargai secara baik,” kata Bahlil di acara “Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 Partai Golkar” di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Bahlil meminta tidak perlu ada saling tuduh pihak mana yang menjadi dalang dibalik kasus hukum yang menimpa salah satu partai. “Kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional, tidak untuk saling kita menyerahkan atau siapa yang benar dan siapa yang salah,” ujarnya.
“Biarkanlah semua instrumen negara bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada,” ungkap Bahlil melanjutkan.
Menteri ESDM ini menegaskan pernyataan tersebut tidak ditujukan untuk salah satu partai yang saat ini tengah mendapat sorotan atas kasus dugaan korupsi Harun Masiku, yakni PDIP, namun juga kader Golkar.
“Partai Golkar juga ada kadernya yang kena. Mohon maaf ya, kami prihatin, kami sayang. Kami punya Ketua Golkar di Bengkulu. Surveinya itu tinggi. Tapi kemudian terjadi musibah. Ada musibah, ketua kami Pak Rohidin, ya kami prihatin, kami sayang betul abang kami ini. Tapi apa boleh buat? Ini persoalan hukum. Ya kami hargai proses itu, menghormati,” tuturnya.
“Kami enggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan Presiden A, atau mantan Presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Enggak ada itu kita salah-salahkan. Atau merasa dikerjain? Enggak juga,” kata Bahlil menambahkan.
Manuver Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terus bermanuver untuk menghindari ancaman penjara usai jadi tersangka di kasus suap Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sesumbar klaim miliki video pejabat dan petinggi negara korup, ‘anak emas’ Ketum Megawati Soekarnoputri itu juga diduga mengerahkan tim pendengung alias buzzer untuk membuat narasi tandingan di jagat maya.
Diduga para buzzer dikumpulkan dalam satu grup WhatsApp, bernama ‘Bukan Mulyono’. Beredar juga tangkapan layar berisikan percakapan soal arahan isu apa saja yang wajib didengungkan, lengkap dengan upah kerja untuk mereka.
Dilihat Inilah.com Selasa (31/12/2024), dalam percakapan itu, akun bernama ‘Boss’ beri arahan ke para buzzer untuk membuat konten di media sosial. Kontennya itu soal tuduhan Hasto sebagai tersangka yang mana merupakan pengalihan isu kenaikan PPN 12 persen.
“Malam teman-teman. Angkat isu PPN 12 persen sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mulyono. Tuduhkan bahwa Hasto menjadi tersangka untuk mengalihkan perhatian dari isu PPN 12 persen,” tulis pesan tersebut.
‘Boss’ juga meminta para buzzer untuk membangun Narasi bahwa kasus Hasto adalah bentuk kriminalisasi yang dilakukan atas perintah Mulyono–Presiden ke-7 RI Joko Widodo–kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Upah dari konten yang dibuat para buzzer pun beragam, menyesuaikan jumlah pengikut di media sosial. Dihargai mulai dari Rp350.000 sampai ke angka Rp5.000.000 per unggahan di platform X (Twitter) dan Instagram. Para buzzer yang bersedia menjalankan misi juga diwajibkan memiliki akun TikTok.
Diwajibkan juga para buzzer untuk berinteraksi di kolom komentar. Bayaran untuk komentar dihargai Rp1.000 untuk satu komentar dengan akun bebas atau tidak ada kriteria khusus. “Hanya menerima akun organik (bukan suntikan atau followers palsu),” tulis keterangan catatan penting itu.
Sebelumnya, politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki kartu AS para pejabat yang diduga melakukan korupsi. Dia mengklaim, bukti ini mengubah peta pemberantasan di Indonesia.
“Ini video-video nanti kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan,” kata Guntur dalam cuplikan video yang diunggah akun Twitter/X @Anak_Ogi, dikutip Jumat (27/12/2024).
Terkait klaim ini, politikus PDIP lainnya, Aria Bima mengaku tak paham dengan rencana Hasto yang mau mengungkap skandal korupsi pejabat tinggi. “Saya nggak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang terkait,” ujar Aria di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Aria Bima meminta untuk menanyakan langsung kepada Hasto yang kini telah berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seraya menyiratkan bahwa ini agenda pribadi Hasto bukan arahan partai.(Sumber)
