Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah tidak akan memberikan amnesti kepada pengedar narkoba dan pelaku tindak pidana korupsi. Dia menyebutkan sudah ada sejumlah kriteria siapa saja yang berhak menerima amnesti.
Pernyataan itu muncul setelah anggota Komisi XIII DPR Fraksi PAN Edison Sitorus mengungkapkan keberatannya dalam rapat kerja DPR dan Kementerian Hukum di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (17/2/2025). Edison mengatakan dia keberatan jika pengedar narkoba mendapat amnesti dari pemerintah.
“Tadi akan ada penyelesaian amnesti sekitar 19.337, data kita narapidana 2024, 273.390 artinya ini hampir 10% napi akan dapat amnesti di 2025,” ujarnya dalam rapat kerja.
“Kami sangat mungkin keberatan ketika ada amnesti pengedar narkoba, saya Fraksi PAN sangat keberatan sekali jika ada amnesti tapi dia pengedar, ini harus diperhatikan,” sambung dia.
Lalu Supratman memberikan penjelasan jika pengedar narkoba tidak akan mendapat amnesti. Dia mengatakan sejak awal, pihaknya telah menetapkan 4 kriteria narapidana yang diberi amnesti.
“(Ada) kriteria yang sejak awal kami laporkan dan disetujui oleh Presiden. Yang pertama, orang yang melanggar atau dipidana dengan tindak pidana yang terkait dengan UU ITE, itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepada kepala negara atau kepada pemerintah,” jelasnya.
“Di luar itu tidak. Jadi kalau itu ITE, tapi terkait orang per orang, itu rasa rasanya nggak pas,” sambung dia.
Kriteria Penerima Amnesti
“Untuk yang narkotika itu betul-betul hanya ditujukan kepada pengguna, itu pun barang buktinya harus berada di bawah 1 gram sehingga memang, dulu saya sampaikan seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi harusnya kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi,” jelasnya.
Kriteria selanjutnya ialah narapidana yang memiliki gangguan mental. Selain itu, menurut Supratman, narapidana yang berusia lanjut dan sakit berkepanjangan akan diberi amnesti.
Supratman pun menegaskan pengedar narkoba tidak akan diberi amnesti. Termasuk, kata dia, para pelaku tindak pidana korupsi pun tidak mendapat amnesti.
“Untuk tindak pidana korupsi, apalagi tindak narkotika dengan status pengedar apa pun itu tidak akan kita berikan, itulah mengapa lama data ini kami belum kirim-kirim ke Presiden karena nanti Presiden yang mengirimkan ke DPR untuk meminta pertimbangan,” tuturnya. (Sumber)
