Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar tak bisa memastikan soal apakah akan ada pemeriksaan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) dan saudaranya, Garibaldi “Boy” Thohir, yang disebut menerima uang pengamanan sebesar Rp50 miliar per bulan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina.
Dia mengatakan, masih menunggu langkah dari tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung terkait kemungkinan pemanggilan Erick dan Boy untuk mengonfirmasi dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini. “Kita lihat bagaimana sikap penyidik,” ucapnya kepada Inilah.com, Jakarta, dikutip Selasa (4/3/2025).
Sebuah video yang beredar di linimasa, mengungkap dugaan bahwa Erick berperan dalam menjamin keamanan operasi Patra Niaga, sementara Boy mengelola impor dan oplos BBM. Keduanya diduga menerima uang koordinasi pengamanan sebesar Rp50 miliar per orang setiap bulan, yang diterima melalui Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga dari seseorang bernama Husein.
Inilah.com telah mencoba mengonfirmasi pihak BUMN, termasuk Staf Khusus BUMN Tsamara Amany dan Arya Sinulingga, namun hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons.
Diketahui, Kejagung sedang menyidik terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta KKKS periode 2018–2023.
Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam skandal korupsi tersebut. Dua tersangka terbaru adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Keduanya langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Modus operandi dalam kasus ini mencakup pengoplosan minyak berkadar oktan rendah dengan oktan tinggi serta pengadaan bahan bakar dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang.
Akibat praktik tersebut, harga BBM yang diperoleh jauh lebih mahal dari seharusnya. Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Kejagung juga mengungkap adanya kesepakatan ilegal dalam pengadaan minyak mentah yang merugikan negara dalam jumlah besar. Selain Maya Kusmaya dan Edward Corne, tujuh tersangka lainnya adalah:
1. Riva Siahaan – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin – Direktur Optimasi Feedstock dan Produk
3. Yoki Firnandi – Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping
4. Agus Purwono – Vice President Feedstock Manajemen Kilang Pertamina Internasional
5. Muhammad Kerry Andrianto – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
6. Dimas Werhaspati – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa
7. Gading Ramadhan Joedo – Komisaris PT Jenggala Maritim.(Sumber)
