“RUU ini menjadi sangat penting mengingat ancaman maritim yang semakin kompleks dan mendalam, mulai dari pencurian sumber daya alam, perdagangan ilegal, hingga terorisme laut yang semakin berkembang,” kata Habib Idrus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Selasa (29/4/2025).
Menurut Habib Idrus, RUU Kamla akan memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan jelas terkait pengelolaan keamanan laut Indonesia.
Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana Badan Keamanan Laut (Bakamla) dapat memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penyidikan di laut, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang juga terkait dengan keamanan laut, seperti TNI AL dan Polri.
“Keamanan laut Indonesia adalah bagian penting dari kedaulatan nasional kita. Dengan adanya RUU Kamla, kita memastikan bahwa Bakamla memiliki kewenangan penuh dalam hal penyidikan dan penindakan terhadap berbagai ancaman yang ada di perairan kita,” jelasnya.
“Ini penting agar koordinasi antar instansi lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat tindakan cepat dan efektif,” tambah Habib Idrus.
Indonesia adalah negara dengan wilayah laut terbesar kedua di dunia, yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama di laut. Namun, kekayaan tersebut sering kali menjadi sasaran bagi penyelundup dan pihak asing yang mencuri sumber daya alam Indonesia. Banyak aktivitas ilegal di laut yang dapat merugikan negara dan masyarakat, seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang terlarang.
Habib Idrus menekankan bahwa untuk menghadapi masalah ini, Indonesia membutuhkan strategi yang lebih terstruktur dan sinergi antar lembaga negara dalam mengawasi dan menjaga perairan Indonesia.
“Kita tidak boleh lengah dalam mengelola keamanan laut kita. Kekayaan alam kita banyak yang dicuri, dimanfaatkan pihak asing, dan diperdagangkan secara ilegal. Oleh karena itu, kita harus lebih aktif menjaga kedaulatan laut Indonesia, baik dari segi keamanan maupun ekonomi, agar negara kita tetap berdiri kokoh di kancah internasional,” tegas Habib Idrus.
Dalam hal ini, Habib Idrus menegaskan keberhasilan pengelolaan keamanan laut memerlukan goodwill dan komitmen bersama dari seluruh pihak, baik itu dari pemerintah, instansi terkait, maupun masyarakat. Koordinasi antar lembaga harus lebih ditingkatkan agar kebijakan yang ada dapat berjalan secara lebih efektif.
“Keamanan laut bukan hanya tanggung jawab satu lembaga saja. Semua pihak harus berkolaborasi dengan baik. Bakamla, TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memiliki koordinasi yang kuat dan tanggung jawab yang jelas. Ruangan untuk berkolaborasi dan tindakan yang terintegrasi adalah kunci agar pengelolaan keamanan laut Indonesia bisa semakin efektif dan efisien,” terang Habib Idrus.
Habib Idrus juga mengingatkan bahwa kedaulatan laut Indonesia sangat terkait erat dengan keamanan nasional secara keseluruhan.
“Bakamla yang memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan laut harus diperkuat agar bisa lebih berfungsi secara optimal dalam melindungi wilayah perairan Indonesia,” terang Habib Idrus. (Sumber)
