Anggota Komisi XII DPR RI, yang membidangi energi, sumber daya mineral, Mukhtarudin berkomitmen penuh untuk mengawal penuntasan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menargetkan elektrifikasi 10.068 desa dan dusun, mencakup 780.000 rumah tangga seluruh Indonesia dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW.
“Ya, tentu kita dorong, guna mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” tutur Mukhtarudin, Senin 2 Juni 2025.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan program ini berjalan secara transparan dan efektif, sembari mengawasi alokasi anggaran sebesar Rp50 triliun agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.
“Kami ingin memastikan setiap desa yang belum teraliri listrik mendapatkan haknya sesuai target 2029,” imbuh Mukhtarudin.
Politisi Dapil Kalteng ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara PT PLN (Persero) sebagai pelaksana, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan geografis, seperti yang dihadapi di Maluku Utara, yang memiliki target penyambungan bertahap hingga 2029.
Mukhtarudin meminta PLN untuk mempercepat inventarisasi desa-desa yang belum teraliri listrik, sesuai perintah Presiden Prabowo, serta melibatkan investor swasta secara transparan untuk mendukung pembiayaan.
“Keterlibatan swasta harus diawasi ketat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Mukhtarudin.
Mukhtarudin menyambut positif peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menjadi landasan Program Lisdes.
Menurutnya, RUPTL ini adalah titik tolak penting untuk memastikan akses listrik merata, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emissions 2060.
Fraksi Golkar Senayan menilai dukungan terhadap program tersebut penting guna menekankan bahwa elektrifikasi desa tidak hanya soal penerangan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wirausaha lokal pendidikan, dan kesehatan.
“Kami akan terus memantau agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata, sesuai visi ‘Listrik Untuk Semua’,” beber Mukhtarudin.
Komisi XII DPR RI juga mendorong pemerintah untuk memastikan Program Lisdes selaras dengan kebijakan energi nasional, termasuk pemanfaatan energi terbarukan.
“Harapannya dengan pengawasan ketat, kami optimistis program ini dapat menuntaskan tantangan elektrifikasi di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, sesuai amanat Presiden Prabowo,” pungkas Mukhtarudin.
Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkomitmen kuat memberikan akses listrik bagi masyarakat dan desa yang belum berlistrik dalam lima tahun ke depan.
“Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025-2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program invasi dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Menteri Bahlil.(Sumber)
