Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak terjadi pemerkosaan dalam tragedi Mei 1998.
Usman menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga meremehkan pengakuan resmi negara terhadap peristiwa tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
“Pernyataan Menteri Kebudayaan tidak hanya keliru, tetapi juga mengabaikan pengakuan resmi tragedi tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat,” kata Usman dalam konferensi pers daring, Jumat (13/6/2025).
Usman mengingatkan bahwa fakta kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 telah diselidiki secara resmi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang dibentuk oleh pemerintah lintas kementerian dan lembaga tinggi negara.
“Itu diputuskan secara bersama oleh Menteri Pertahanan, Keamanan, Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung,” jelasnya.
Karena dibentuk oleh otoritas negara, lanjut Usman, temuan TGPF tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Jadi ada otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa itu. Dengan demikian, pernyataan Menteri Kebudayaan kehilangan kredibilitasnya,” tegasnya.
Selain TGPF, Usman juga menyoroti hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan bahwa rangkaian peristiwa Mei 1998–mulai dari penembakan mahasiswa, kerusuhan massal, penghilangan paksa, hingga kekerasan seksual – merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.
“Berkas perkara yang ketiga ini juga disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi, seharusnya pemerintah merujuk pada otoritas yang mengetahui kebenarannya,” ujar Usman.
Ia juga menyinggung delapan rekomendasi penting dari TGPF yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti hingga hari ini.
laporan TGPF tercatat sedikitnya 92 kasus kekerasan seksual, termasuk 53 kasus pemerkosaan disertai penganiayaan terhadap perempuan, sebagian besar dari etnis Tionghoa.
“Tentu, soalnya bukan sekadar angka. Satu saja perempuan diperkosa, itu sudah tragedi, itu adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan,” ujarnya.
Usman menyimpulkan, pernyataan Fadli Zon mencerminkan sikap penyangkalan terhadap kebenaran sejarah dan justru melukai upaya panjang pencarian keadilan bagi korban.
“Saya kira pernyataan Menteri ini lebih tampil sebagai penyangkalan. Pemerintah semestinya tidak menyangkal, melainkan memperjuangkan keadilan bagi korban,” tutup Usman.(Sumber)
