Sikap Pemprov Jakarta yang memilih audit internal melalui Inspektorat ketimbang audit independen atas dugaan praktik oplos beras, yang menyeret BUMD Food Station Tjipinang Jaya mendapat sorotan. Dinilai audit ini tidak objektif, ibaratnya mustahil ‘jeruk makan jeruk’, disinyalir ada kongkalikong.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai sikap Pemprov tersebut tak lepas dari kemungkinan adanya praktik “kongkalikong” yang sudah berlangsung lama. Bahkan, dari pemerintahan sebelumnya.
“Mungkin kan selama ini mereka aman-aman saja, kan ada yang melindungi dari pihak ini sendiri, dari ritel, Pemda sendiri, itu kan sudah berlangsung lama, mungkin kalau pemerintahan sekarang enggak terlibat, karena ini kan baru. Saya melihat ini ada kongkalikong juga di situ kan, mesti ada informasi yang tidak benar, sehingga perilaku dari Food Station itu menjadi seperti leluasa gitu loh,” kata Trubus kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Trubus juga menyoroti langkah Food Station Tjipinang yang menyanggah tuduhan untuk menghindar dari tanggung jawab, termasuk juga dengan manuver mereka mengadu ke DPRD beberapa waktu lalu. Menurutnya, audit kerap tidak transparan dan justru rawan direkayasa.
“Kemudian (setelah audit) mereka mengatakan bahwa perusahaannya sehat, itu kan banyak mudah direkayasa gitu kan, Jadi yang paling tepat memang Bareskrim itu, kalau kemudian sekarang dia melaporkan ke DPRD, saya rasa itu hanya mencari perlindungan,” tuturnya.
Pemprov Jakarta terkesan gigih betul membela Food Station Tjipinang, yang terseret dugaan oplos beras dan sudah dipanggil Bareskrim Polri. Wakil Gubenur Rano Karno juga sudah angkat bicara. Dia menyebut sudah dapat laporan Food Station yang membantah temuan pemerintah pusat, yang dipublikasikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dia pun akui mempercayai laporan anak buahnya.
“Ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station, itu tidak benar,” kata Rano usai meninjau MPLS di SMAN 6, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).
Soal desakan audit independen, Rano memilih melakukan audit internal melalui Inspektorat. “Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, Inspektorat turun. Kalau salah ditindak,” ucap dia.
Pembelaan juga sebelumnya datang dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok. Dia mengklaim mutu beras sudah diuji oleh laboratorium terakreditasi.
Dia mengatakan, pihaknya secara berkala mengambil sampel beras merk Setra Pulen dan Setra Ramos produksi Food Station. Beras ini digunakan untuk program penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.
“Terhadap kedua merk tersebut, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta secara periodik sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi,” kata Hasudungan dalam keterangan resmi, Senin (14/7/2025).
Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa empat produsen atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam distribusi beras. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar praktik kecurangan tersebut.
“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Brigjen Helfi menyebut empat produsen yang diperiksa adalah WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG, tanpa merinci materi pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, WG mengacu pada Wilmar Group, FSTJ adalah Food Station Tjipinang Jaya, BPR adalah Belitang Panen Raya, dan SUL/JG merupakan Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Adapun produk Wilmar Group yang diperiksa meliputi Sania, Sovia, dan Fortune. Sampel beras dikumpulkan dari berbagai wilayah, seperti Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jabodetabek.
Sementara itu, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) diperiksa atas produk beras merek Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos, yang sampelnya diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.
PT Belitang Panen Raya (BPR) diperiksa terkait produk Raja Platinum dan Raja Ultima, dengan sampel diambil dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek. Sementara PT Sentosa Utama Lestari (SUL)/Japfa Group diperiksa terkait produk Ayana setelah pengambilan tiga sampel dari Yogyakarta dan Jabodetabek.(Sumber)
