Partai Golkar sedang melaksanakan Rapimnas pada tanggal 14-15 November di Hotel Ritz Carlton Jakarta dan dihadiri oleh pengurus DPP Partai Golkar, pengurus DPD I, sayap partai da ormas yang mendirikan dan didirikan partai.
Pada kesempatan Rapimnas seluruh ketua DPD I menyatakan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Golkar 5 tahun ke depan.
“Penyampaian dukungan kepada Airlangga Hartarto di forum Rapimnas oleh para ketua DPD I dan pemilik suara memang sudah dapat di tebak ” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Publik, Firman Mulyadi kepada RadarAktual.
Firman menambahkan, skema ini pernah dilakukan pada Munas Bali 2014-2019, menjelang Aburizal Bakrie (ARB) terpilih lagi memimpin Partai Golkar. Saat itu para ketua DPD I dan pemilik suara lainnya menyampaikan dukungan di forum Rapimnas, sehingga pada Munas hanya penegasan dukungan para ketua DPD I yang membawa seluruh ketua DPD II menyatakan dukungan pada forum terbuka. Sehingga ketika itu ARB terpilih secara Aklamasi pada Munas Bali 2014-2019.
“Pihak-pihak yang merasa tidak puas kemudian melaksanakan Munas tandingan yang di motori oleh Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita di Ancol yang menghasilkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol. Sedangkan ARB Ketua Umum Golkar versi Munas Bali.” ungkap Firman
Firman memprediksi bila aklamasi dipaksakan, maka sejarah Golkar Pecah dapat terulang. “Karena ketika itu juga ada kandidat lain selain dari Pak ARB, namun Pak ARB terpilih secara aklamasi. Lalu pihak yang tidak puas membuat munas tandingan yang dinilai lebih demokratis”. Lanjut Firman.
Menurut Firman, calon-calon lain seperti Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ridwan Hisyam, Indra Bambang Utoyo, Ali Yahya, Marlinda Irwanti dan Ulla Nuchrawati yang sempat mendeklarasikan sebagai Caketum Golkar merasa tidak puas. “Ketika mereka tak puas bisa saja mereka akan membuat Munas tandingan yang dinilai lebih demokratis layaknya Munas Ancol dulu di 2014, ” pungkas Firman.
