Kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan, tanpa ketulusan, hati nurani, dan kepedulian terhadap rakyat, membuat rakyat terus menjadi korban kedzaliman. Setelah kasus pemblokiran jutaan rekening nasabah oleh PPATK, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menaikkan pajak penghasilan rakyat, bahkan memperluas kewajiban pajak hingga menyasar berbagai sumber pendapatan rakyat kecil.
Sebelumnya, rakyat sudah dicekik dengan kenaikan harga BBM—sebanyak 17 kali selama era Jokowi. Kini, bukan hanya harga BBM yang tinggi, tetapi seluruh harga kebutuhan pokok melambung. Di Indonesia, seolah tidak ada istilah turun harga, berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia.
Sementara itu, upah pekerja relatif stagnan, lapangan kerja semakin sempit, dan jeratan utang berbunga tinggi merambah hingga ke kalangan bawah. Dampaknya dapat diduga: kesulitan mendapatkan penghasilan, kemiskinan yang makin merajalela, keputusasaan hidup, stres, depresi, bahkan meningkatnya kasus bunuh diri. Semua ini adalah akibat ketidakbecusan pemimpin dan pejabat negara dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang sejatinya sangat melimpah, namun gagal membawa manfaat bagi rakyat. Yang terjadi justru pemerasan, penghisapan, dan pencekikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.
Fenomena seperti ini semakin menjadi-jadi di era Jokowi, yang telah menghancurkan tatanan bernegara, hukum berkeadilan, kejujuran, pemerintahan bersih tanpa korupsi, serta kekayaan sumber daya alam. Ia membiarkan mafia, perampok, dan pemburu rente yang tamak dan bodoh ikut mengelola negara.
Selama sepuluh tahun Jokowi memimpin, sendi-sendi pemerintahan yang kompeten, jujur, profesional, bernurani, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat telah hilang sama sekali. Negeri ini berubah menjadi “negara para bajingan” yang merusak hukum, moral, etika, serta ketenteraman hidup rakyat.
Efek domino dari kehancuran itu kini meluas di era pemerintahan Prabowo. Sayangnya, Prabowo dinilai lembek, tanpa nyali, dan tak memiliki strategi solusi. Ia tetap mempertahankan wajah-wajah lama dari pemerintahan Jokowi—seperti Luhut, Sri Mulyani, Bahlil, Erick Thohir, Tito Karnavian, dan Listyo Sigit—yang justru dianggap sebagai pembegal rakyat. Prabowo terlihat tidak mampu mengendalikan mereka.
Setidaknya ada lima masalah krusial yang terus menyengsarakan rakyat:
Hutang negara yang ugal-ugalan
Utang yang terus membengkak menggerus stabilitas APBN. Solusi yang diambil Sri Mulyani hanya satu: memalak rakyat. Orientasi negara untuk menyejahterakan rakyat telah sirna, berganti menjadi menyusahkan, merampas, dan menghisap rakyat.
Salah urus kekayaan sumber daya alam
Indonesia sejatinya lebih kaya daripada Brunei, Malaysia, bahkan Arab Saudi. Namun, pejabat yang bodoh, tidak kompeten, rakus, dan mudah dibodohi asing membuat kekayaan itu dikeruk oleh pihak luar. Rakyat hanya mendapat “tetesan” yang sudah lebih dulu dijadikan bancakan para pejabat rakus.
Budaya korup, rakus, dan khianat
Sifat culas, tidak jujur, dan serakah membuat pejabat hanya fokus memperkaya diri, menghalalkan segala cara tanpa takut sanksi hukum maupun sanksi akhirat.
Mental jongos di hadapan asing dan aseng
Demi sogokan dari pihak luar dan oligarki, para pejabat kehilangan nyali untuk jujur dan tegas, meski harus mengorbankan rakyat. Mereka adalah pengkhianat bangsa.
Tidak takut kepada Tuhan
Pejabat yang fasik, munafik, dan zhalim akan terus menuruti hawa nafsu dan keserakahan tanpa bimbingan iman yang benar.
Tanpa reformasi total yang menyingkirkan pejabat-pejabat busuk ini, Indonesia mustahil bangkit. Jalan yang tersisa mungkin hanya satu: revolusi rakyat demi menyelamatkan negara.
Oleh: Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Bandung, 15 Shafar 1447
