Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional sebesar 5,28% pada Agustus 2019. Banten dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia. TPT dihitung dari perbandingan jumlah pengangguran terhadap total jumlah angkatan kerja.
TP Banten pada Agustus 2019 sebesar 8,11% dan kedua adalah Jawa Barat 7,99%. Ironinya, Banten dan Jawa Barat termasuk daerah di mana terdapat banyak kawasan industri.
Kondisi ini menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Sang menteri mengakui hal tersebut.
“Empat dari lima TPT tertinggi ternyata adalah provinsi yang memiliki kawasan industri. Banten, Jabar, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Maluku,” kata Ida dalam rapat, Rabu (20/11/2019).
“Saya kira ini perlu pendalaman lanjut. Apakah rendahnya kualitas ketenagakerjaan atau hal lain penyebab tingginya pengangguran di daerah tersebut,” jelasnya lagi, menambahkan.
Selain itu, lowongan kerja (Loker) terbanyak pun terdapat di Banten dan Jawa Barat. Di Banten terdapat 12.635 lowongan dan Jawa Barat terdapat 28.628 lowongan.
Mengapa pengangguran terbanyak justru ada di daerah dengan lowongan terbanyak? Ida menilai ada kesenjangan untuk Banten dan Jawa Barat dari situasi ini.
“Lowongan kerja berdasarkan provinsi, 5 lowongan kerja terbanyak berada di provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Kepulauan Riau.” “Jawa Barat, Banten menyumbang TPT padahal di situ loker juga banyak, ada kesenjangan di sini,” ucap Ida.
Kondisi itu mendapat tanggapan dari beberapa anggota Komisi IX DPR RI. Dewi Asmara dari fraksi Golkar mempertanyakan sikap Kemenaker.
“Pengangguran tinggi tapi permohonan lowongan tinggi berarti ada yang tidak terhubungkan,” kata Dewi yang terpilih sebagai dewan dari dapil Jawa Barat. Ia pun meminta Kemenaker untuk menyikapi persoalan tersebut.
Sementara, Nuroji dari Fraksi Gerindra mencurigai bahwa sebenarnya lowongan kerja tersebut justru dimanfaatkan oleh warga selain Jawa Barat.
“Jangan-jangan apa yang diviralkan di medsos betul, bus-bus drop TKA sedang didemo tenaga kerja lokal. Apa datanya yang salah atau kondisinya seperti itu, masuk dari daerah lain atau negara lain,” katanya. {CNBC}
