ASOSIASI Pengemudi Ojol Garda Indonesia menuntut pencopotan atas Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Mereka menilai Dudy tidak kompeten menjadi seorang menteri karena cenderung mengedepankan kepentingan ekosistem pebisnis dibanding mendengar keluhan masyarakat, khususnya para pengemudi ojol.
“Dudy dinilai lebih menjaga ekosistem pebisnis, menjaga hegemoni perusahaan-perusahaan aplikator dalam mencengkeram para pengemudi ojol,” kata Igun dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 September 2025. “Secara resmi Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyatakan perlawanan terbuka kepada Menteri Perhubungan hingga Presiden Prabowo Subianto mencopot Menhub,” tuturnya.
Sebelumnya, asosiasi ojol telah melakukan sejumlah aksi dengan membawa tuntutan yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan dan Presiden Prabowo Subianto. Para pengemudi menilai sistem transportasi online yang berlaku saat ini merugikan mereka dan lebih menguntungkan pihak aplikator.
Adapun di antara tuntutan utama yang dibawa asosiasi pengemudi ojol adalah mendesak pengesahan undang-undang yang secara khusus mengatur soal transportasi online. Jika proses legislasi dianggap memakan waktu terlalu lama, mereka meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Kemudian, mereka menuntut agar potongan komisi yang diambil aplikator dari tarif perjalanan diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen. Igun menyatakan bahwa potongan saat ini sangat memberatkan pengemudi, apalagi tanpa adanya penjelasan transparan dari pihak aplikator mengenai dasar kenaikan tersebut.
Di samping itu, para pengemudi juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital untuk segera menetapkan aturan resmi terkait tarif pengantaran makanan dan barang. Ketidakhadiran regulasi ini membuat aplikator bebas memainkan tarif serendah mungkin dengan dalih promo, yang berdampak pada penurunan pendapatan pengemudi.
Selain itu, para pengemudi juga meminta pemerintah untuk melakukan audit terhadap perusahaan aplikator transportasi online yang beroperasi di Indonesia. Audit ini penting untuk memastikan apakah operasional dan kebijakan aplikator sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan mitra pengemudi.
Adapun pencabutan Dudy sebagai Menteri Perhubungan menjadi tuntutan baru asosiasi ini. Menurut Igun, selama Presiden masih mempertahankan Dudy Purwagandhi sebagai Menhub, maka tuntutan utama ojol akan dihalangi oleh Menhub saat ini.(Sumber)
