Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto menilai wacana pembentukan Komite Reformasi Polri merupakan langkah positif untuk memperkuat institusi kepolisian.
Menurutnya, hal ini bisa menjadi peluang bagi Polri untuk melakukan reposisi kelembagaan sekaligus memperbaiki aspek-aspek yang selama ini dianggap kurang tepat.
“Prinsipnya kalau itu baik untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk penegakan hukum, dan untuk Polri sendiri, it’s okay, go ahead. Ini juga peluang oleh Polri untuk mereposisi diri lagi secara kelembagaan,” kata Rikwanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).
Reformasi itu dinilai untuk melihat hal-hal mana yang semisal dianggap kurang pas, ataupun hal yang perlu ditingkatkan.
Lebih lanjut, purnawirawan jenderal bintang dua Polri ini menyoroti kritik publik terkait penanganan aksi unjuk rasa yang dinilai masih represif. Diketahui, hal itu menjadi salah satu pertimbangan perlu adanya reformasi polri.
Rikwanto menegaskan kebebasan berpendapat harus dipandang secara seimbang. Ia menilai Polri sudah memiliki aturan baku, baik prosedur tetap maupun regulasi yang sesuai standar internasional.
“Kalau yang menyampaikan pendapat itu tertib, mereka harus dilindungi oleh Polri. Tapi kalau eskalasinya meningkat, petugas juga harus mengimbangi dengan kewenangan dan undang-undang yang ada. Itu diatur dalam prosedur tetap, aturan main, bahkan melalui konvensi yang sudah disahkan PBB,” jelas dia.
Rikwanto menambahkan, jika ada catatan atau kekurangan dalam penanganan demonstrasi, hal itu sebaiknya dibicarakan bersama.
“Ya, baiknya gimana, bagus gimana, tapi tetap dengan mengacu pada ketentuan yang ada,” tegas Rikwanto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menyambut baik aspirasi soal mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat, termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025), Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo dalam sesi dialog, yang juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB, saat jumpa pers selepas pertemuan GNB bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025).(Sumber)
