Suasana halaman Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (17/9/2025) siang itu agak berbeda dari biasanya. Mobil hitam berpelat RI satu per satu memasuki kompleks diikuti dengan kemunculan para pejabat negara yang berpakaian formal dan dihiasi dasi biru, kode di balik agenda penting Istana seperti reshuffle kabinet.
Ini bukan kali pertama terjadi, tapi sudah ketiga kalinya di mana kehadiran mereka kompak bungkam ketika dikonfirmasi perihal isu perombakan kabinet akan berlangsung.
Belum genap satu tahun menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto telah melakukan perombakan Kabinet Merah Putih sebanyak tiga kali. Perombakan yang terjadi dalam kurun waktu “singkat” ini memunculkan spekulasi publik jika Prabowo ingin membersihkan “orang-orang” Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Di mana, reshuffle pertama terjadi tanggal 10 Februari 2025. Ketika itu, Prabowo mencopot Satryo Soemantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi digantikan dengan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Bryan Yuliarto.
Tujuh bulan kemudian, 8 September 2025, Prabowo kembali membuat gebrakan lewat reshuffle besar-besaran dengan mencopot lima menteri sekaligus. Mereka di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, dan Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Keputusan tersebut sontak mengundang spekulasi liar. Misalnya, Sri Mulyani adalah figur kuat di era Jokowi dan dikenal membawa kebijakan fiskal yang sangat identik dengan kepemimpinan presiden sebelumnya. Begitu pula Budi Gunawan, tokoh yang selama ini berada dalam orbit politik Jokowi sejak awal periode pertama. Demikian juga dengan Budi Arie yang sejak dulu dikenal sebagai Ketua relawan Jokowi, ProJo.
Tanpa jeda panjang, pada 17 September 2025, Prabowo kembali mengumumkan reshuffle ketiganya dengan mencopot Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Staf Kepresidenan Andi Mukhtar Putranto.
Diketahui, Hasan merupakan sosok yang dianggap dekat dengan Jokowi karena pernah menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.
Prabowo kemudian melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan.
Memperjelas Arah Konsolidasi Politik Prabowo di Lingkar Kekuasaan
Rentetan reshuffle ini dinilai memperjelas arah konsolidasi politik Prabowo mutlak di lingkar dalam kekuasaan dengan menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap membawa warisan politik dan kebijakan dari era sebelumnya.
Direktur Citra Publik Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas menilai langkah Prabowo merombak kabinet belum lama ini bisa ditafsirkan memperkuat posisinya sekaligus melepas perlahan bayang-bayang Jokowi.
Dalam pandangan Hanggoro, melepaskan bayang-bayang Jokowi ditandai dengan didepaknya Budi Arie dari kabinet, kemudian makin banyak orang-orang Gerindra yang merapat.
“Ini menegaskan masuknya figur Gerindra selain memposisikan Prabowo semakin powerful, juga ternyata tidak lagi banyak tuntutan dari partai koalisi yang lain, apalagi partai nonkoalisi,” kata Hanggoro dalam sebuah diskusi dikutip di Jakarta, Minggu (14/9/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyangkal pergantian kursi dalam jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan “orang-orang” Jokowi.
Dugaan ini muncul usai Budi Arie yang merupakan bos organisasi ProJo dicopot dari jabatan Menteri Koperasi. “Hah? Enggak ada, enggak ada,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Presetyo menuturkan dalam jajaran KMP tidak ada orang bawaan dari pihak manapun, termasuk Jokowi. Ia menegaskan pemerintah hanya memilih anak terbaik bangsa untuk membantu presiden. “Enggak ada orang siapa-orang siapa. (Yang ada) adalah putra terbaik bangsa Indonesia,” ujarnya.
Langkah reshuffle yang dilakukan Prabowo tentu memiliki risiko yang tinggi sebab pergantian yang terlalu cepat bisa menciptakan ketidakpastian di level kebijakan serta membutuhkan waktu lagi bagi birokasi menyesuaikan koordinasi terputus dan proyek-proyek strategis bisa terhambat.
Namun di sisi lain, reshuffle bertubi-tubi juga menunjukkan Prabowo ingin bekerja dengan tim pilihannya sendiri bukan warisan politik masa lalu.
Yang menarik, perombakan sejumlah menteri dilakukan tanpa banyak kompromi politik terbuka. Bahkan nama yang digeser berasal dari partai politik pendukung pemerintah, seperti Dito Ariotedjo yang merupakan politikus Partai Golkar. Langkah ini menandakan yang sedang diuji bukan sekadar kesetiaan politik, tapi kesesuaian visi.
Meski Istana tak pernah secara eksplisit menyebut bahwa ini adalah cara “membersihkan” jejak Jokowi, akan tetapi pergantian sejumlah menteri ini dinilai sebagian kalangan terlalu sistematis untuk disebut kebetulan. Lantas bagaimana ke depannya, apakah bakal ada reshuffle lanjutan dari menteri-menteri yang selama ini dikenal sebagai “orangnya” Jokowi?(Sumber)
