Sastrawan politik Ahmad Khozinudin melontarkan kritik tajam terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), usai insiden ketika Jokowi memilih menghindari pertanyaan wartawan soal pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh. Dalam tulisannya berjudul “Apakah UGM Bangga dengan Jokowi yang Ngacir Saat Ditanya Ihwal Kereta Whoosh?”, Khozinudin mempertanyakan kebanggaan Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap alumninya tersebut.
Menurut Khozinudin, Jokowi terkesan “ngacir secepat Whoosh” saat dimintai komentar soal proyek kereta cepat yang kini menjadi sorotan publik karena beban utangnya tidak lagi ditanggung APBN. Padahal, kata dia, justru Jokowi-lah yang pada 2021 menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang membuka peluang penggunaan dana APBN untuk pembiayaan proyek tersebut, termasuk penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI dan penjaminan kewajiban perusahaan.
“Jokowi ngacir, Whoosh! Secepat kilat meninggalkan awak media saat ditanya ihwal kereta cepat. Padahal, sebelumnya Jokowi sendiri yang mengizinkan penggunaan APBN,” tulis Khozinudin, Ahad (19/10/2025).
Ia juga menyinggung pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang paling membela proyek kereta cepat. Kini, menurut Khozinudin, Luhut justru “buang badan” dengan alasan proyek Whoosh sudah bermasalah sebelum dirinya menanganinya.
“Sayangnya, di era Presiden Prabowo proyek ini jadi beban. Menkeu Purbaya Wahyu Sadewo ogah menalangi utang Whoosh melalui APBN,” tulis Khozinudin.
Sebagaimana diketahui, total utang proyek kereta cepat mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp116,5 triliun. Angka fantastis ini kini menjadi perdebatan besar di kalangan publik dan pemerintahan baru.
Selain menyoroti proyek Whoosh, Khozinudin juga menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang menurutnya sarat dengan kelemahan perencanaan dan minim kajian akademik. Ia menilai banyak proyek infrastruktur di era Jokowi dikejar demi ambisi politik, bukan berdasarkan kajian ilmiah yang solid.
“Proyek infrastruktur di era Jokowi umumnya tidak melalui kajian akademik alumni kampus yang memiliki ijazah asli. Semua kajiannya palsu hanya demi mengejar gelar palsu ‘Bapak Infrastruktur’,” kritiknya tajam.
Khozinudin pun menyindir Rektor UGM Ova Emilia, yang saat acara Dies Natalis UGM pada 17 Oktober lalu memperkenalkan Jokowi sebagai “alumni kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM”. Ia menyebut langkah tersebut ironis, karena hingga kini Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka.
“Alih-alih malu pada Jokowi, rektor malah memperkenalkannya sebagai alumni kebanggaan. Padahal, sampai sekarang Jokowi masih malu untuk menunjukan ijazah yang dimilikinya,” tulisnya lagi.
Menurut Khozinudin, sikap diam Jokowi saat ditanya wartawan menjadi cermin lemahnya pertanggungjawaban moral atas kebijakan yang dibuatnya. Ia bahkan menyamakan sikap Jokowi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga sering menghindar dari pertanyaan publik.
“Kebanggaan UGM ini kini menjadi beban Indonesia. Proyek kereta cepat bikin ribut karena tak mampu dibayar. Restrukturisasi bukan berarti penghapusan utang, hanya mengatur ulang jadwal pembayaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, bila proyek Whoosh adalah ide Jokowi dan Luhut, maka keduanya seharusnya bertanggung jawab atas utang yang timbul.
“Biarkan Jokowi dan Luhut yang menanggung utang kereta cepat Whoosh. Kan itu ide mereka. Jangan rakyat yang disuruh bayar,” tegasnya.
Khozinudin pun mengutip pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, yang menyebut pihak yang berinisiatif atas proyek tersebutlah yang mestinya bertanggung jawab atas konsekuensinya.
“Yang harus bertanggung jawab adalah yang punya ide, atau dengan kata lain yang makan duit Whoosh hingga bikin utang segunung,” pungkas Khozinudin.
Ia menutup tulisannya dengan ajakan agar publik mendorong penuntasan kasus ijazah Jokowi. “Saat terbukti palsu, berarti Jokowi telah menipu seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sendiri kini tengah menjadi sorotan publik, terutama setelah pemerintah memastikan bahwa pembiayaannya tidak akan lagi ditanggung melalui APBN. Pemerintah Prabowo-Gibran tengah menyiapkan opsi restrukturisasi utang bersama konsorsium China, sementara publik menanti kejelasan arah kebijakan transportasi massal berkecepatan tinggi itu.
