Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali melontarkan pandangan tajam tentang arah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi dominasi kapitalisme global dan lemahnya kekuatan politik nasional dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam pernyataannya, Beathor menilai bahwa semangat kebangsaan dan nasionalisme kini kian kehilangan ruh perjuangannya, karena absenya kaum kiri dalam gelanggang politik bangsa.
“Saat berjuang kita bersama kaum kiri melawan penjajahan. Saat Orde Baru, kaum kiri tersingkir dan terbuang. Dan negara bangsa ini dikuasai oleh kaum kapitalis kolonialisme,” kata Beathor dalam sebuah pernyataan reflektifnya, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran kaum kiri — para pemikir, aktivis, dan pekerja yang menempatkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi sebagai roh perjuangan kemerdekaan. Namun sejak Orde Baru berkuasa, Beathor menilai kekuatan kiri dibungkam, dihapus dari ruang publik, dan distigmatisasi melalui propaganda politik yang panjang.
Beathor mengingatkan bahwa nasionalisme sejati Indonesia tidak hanya berdiri di atas identitas kebangsaan, tetapi juga pada fondasi keadilan sosial. Ia mencontohkan perjuangan para tokoh awal republik seperti Tan Malaka, Amir Sjarifoeddin, dan Sutan Sjahrir yang membawa gagasan anti-penjajahan dan anti-eksploitasi sebagai dasar pembentukan negara.
“Budaya bangsa ini mengharuskan kaum kiri ikut hadir melawan penjajahan. Karena tanpa kekuatan kiri, arah perjuangan bangsa ini akan pincang — hanya menjadi penonton dari dominasi modal asing dan elit ekonomi dalam negeri,” ujarnya.
Menurut Beathor, pengaruh kapitalisme global kini telah menyusup ke segala sektor kehidupan — mulai dari ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Ia menilai Indonesia perlahan kembali menjadi “tanah jajahan” dalam bentuk baru, di mana sumber daya alam dikuasai korporasi besar dan rakyat kecil hanya menjadi buruh di tanah sendiri.
Dalam pandangannya yang kontroversial, Beathor juga menyebut bahwa kekuatan Islam politik dan nasionalis belum mampu menandingi kekuatan kapitalisme global. “Ternyata kekuatan Islam dan nasionalis tidak mampu melawan kapitalisme dan imperialisme,” tegasnya.
Ia menilai, baik partai-partai nasionalis maupun berbasis agama kini lebih banyak terjebak dalam pragmatisme politik ketimbang memperjuangkan cita-cita ekonomi kerakyatan. “Mereka lupa akar ideologinya, sibuk mengelola kekuasaan, bukan menegakkan keadilan sosial,” lanjut Beathor.
Baginya, perjuangan melawan ketimpangan ekonomi, utang luar negeri, dan ketergantungan industri impor tidak akan berhasil tanpa keberanian ideologis untuk menantang sistem kapitalisme global yang menindas.
Beathor menyerukan kebangkitan kesadaran kiri di Indonesia, bukan dalam bentuk ideologi sempit atau dogmatis, melainkan sebagai gerakan moral dan sosial yang berpihak pada rakyat miskin, petani, buruh, nelayan, dan kaum tertindas lainnya.
“Kaum kiri bukan berarti ateis atau anti-agama, tapi berpihak pada keadilan sosial. Nilai-nilai itu justru sejalan dengan ajaran agama dan Pancasila,” katanya.
Ia menilai, saat ini dibutuhkan rekonsiliasi ideologis nasional — sebuah dialog besar yang menyatukan kekuatan Islam, nasionalis, dan kiri progresif dalam menghadapi ancaman kapitalisme dan penjajahan gaya baru.
“Kalau dulu kita melawan Belanda dan Jepang, sekarang kita melawan korporasi global dan elit politik yang menggadaikan kedaulatan bangsa,” ujarnya dengan nada tegas.
Pernyataan Beathor datang di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap isu kedaulatan ekonomi, terutama setelah berbagai kasus sumber daya alam dijual murah kepada asing dan ketimpangan sosial makin melebar.
“Negara ini tidak dijajah dengan senjata, tapi dengan utang, investasi, dan kebijakan ekonomi yang dikendalikan dari luar negeri. Kaum kiri harus kembali hadir, agar bangsa ini punya keberanian menolak bentuk penjajahan baru itu,” tandas Beathor.
Ia menegaskan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan adalah tugas semua anak bangsa, tanpa harus takut dicap kiri atau kanan. “Yang penting adalah berpihak kepada rakyat, bukan kepada pemilik modal,” pungkasnya.
