Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) menggelar demonstrasi di depan Kantor Balai Kota DKI, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka ini menolak penyelenggaraan acara musik dance tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta.
Koordinator Lapangan Gerpindo, Haris, mengatakan bahwa pihaknya menolak DWP karena menilai acara tersebut sarat maksiat, budaya asing, yang berpotensi merusak akar budaya manusia Indonesia. Acara tersebut, katanya, akan merusak kultur pribumi Indonesia.
“Kami minta Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, untuk segera mencabut izin DWP. Karena DWP sarat dengan kemaksiatan. Ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan sebagaimana budaya ketimuran,” ungkap Haris di lokasi, Rabu (11/12).
“Ada upaya-upaya pemaksiatan generasi muda. Saya berharap ini segera dihilangkan,” ujarnya lagi.
Haris menilai, DWP berisi hal-hal yang bukan budaya orang Indonesia. Maka itu, katanya, ia meminta Anies tidak mengizinkan acara DPW, sebab hal itu menzalimi orang Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta yang oleh Haris disebut ‘pribumi’.
“Jadilah pemimpin yang bijak, jangan jadi seorang pemimpin yang zalim, karena itu bukan budaya kami. Zalim dengan mengizinkan acara DWP itu,” tandasnya.
Haris mengaku paham bahwa event-event seperti DPW bisa menghasilkan pajak bagi daerah. Namun, ia menekankan bahwa yang pihaknya perjuangkan tidak untuk mengganggu pemasukan pajak daerah. “Ini tidak ada persoalannya dengan pajak. Banyak pajak-pajak yang lain kok,” tekannya.
DWP adalah sebuah festival electronic dance music (EDM) yang sudah digelar di Jakarta sejak 2008. Acara ini termasuk salah satu acara musik yang terbesar di Indonesia, yang menghadirkan musisi-musisi EDM dari berbagai negara.
Kehadiran DWP mendapat tanggapan antusias dari sebagian masyarakat Jakarta. Setiap tahunnya, banyak orang berbondong-bondong menghadiri event yang biasa digelar di JIExpo Kemayoran ini.
