Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron merespons pernyataan Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut kereta cepat Whoosh merupakan investasi. Herman tak mempermasalahkan pernyataan tersebut, namun dia mempertanyakan siapa yang akan membayar kerugian Whoosh.
“Itu fine gitu ya menurut saya. Artinya reasoning apapun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi,” ujar Herman, Sabtu (1/11/2025).
Meskipun demikian, dirinya mengaku setuju kereta cepat Jakarta-Bandung itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Namun, terkait siapa yang harus membayar kerugian Whoosh, itu harus dipikirkan.
“Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi losing dari setiap moving seluruh moda yang sekarang ada, karena lebih cepat, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” kata dia.
Lebih lanjut, dia pun menyinggung soal pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan tak akan menggunakan ABPN untuk membayar kerugian Whoosh.
“Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi gitu loh. Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN,” jelasnya.(Sumber)
