Pengamat Militer dan Senator Prodem, Wawan Leak, menegaskan bahwa publik tengah disuguhi fakta mengejutkan terkait operasional sebuah bandara tanpa izin di Morowali. Bandara “bodong” tersebut diketahui telah beroperasi mengirim hasil tambang dari wilayah Indonesia, tanpa satu pun perizinan resmi dari negara.
Menurut Wawan Leak, kehadiran bandara ilegal ini merupakan anomali besar yang tidak mungkin terjadi tanpa dukungan kekuatan tertentu. Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengutus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan inspeksi mendadak (sidak) merupakan langkah taktis-strategis yang tepat dan penuh perhitungan.
“Dengan kemasan latihan militer, sidak tersebut menjawab dan menohok pejabat militer maupun sipil di era pemerintahan Jokowi,” kata Wawan dalam pernyataan kepada Radar Aktual, Jumat (28/11/2025). Ia menyoroti pernyataan tegas Menhan Sjafrie: “Tidak ada Republik di dalam Republik.” Ungkapan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak akan mentolerir keberadaan kawasan yang berjalan di luar kendali otoritas resmi.
Setelah ketegasan negara disuarakan, berbagai institusi mulai memberikan klarifikasi, termasuk Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, dan Imigrasi. Namun Wawan menyoroti bahwa hingga kini belum ada pernyataan sikap dari pimpinan TNI, termasuk Panglima Jenderal Agus Subiyanto dan para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Wawan Leak menilai keberanian pihak tertentu membangun dan mengoperasikan bandara ilegal menunjukkan adanya “perhitungan matematika bisnis” yang sangat besar. Menurutnya, keputusan seberani itu hanya muncul jika ada keuntungan yang luar biasa serta keyakinan bahwa otoritas negara tidak akan segera turun tangan.
“Ini bukan semata persoalan izin administrasi,” tegas Wawan, “tapi apa agenda yang melatarbelakangi pembangunan bandara tersebut dan siapa saja yang memberi ruang operasional tanpa dokumen resmi? Negara harus hadir dan mengambil alih seluruh aktivitas di bandara itu.”
Wawan menegaskan bahwa keberadaan bandara ilegal di Morowali sangat rawan dari sisi keamanan dan kedaulatan. Ia menilai posisi geografis dan konteks ekonomi Morowali menjadikan wilayah itu sensitif terhadap infiltrasi kepentingan asing maupun kejahatan ekonomi strategis.
Karena itu, ia mendorong agar bandara tersebut langsung diambil alih dan ditetapkan sebagai Pangkalan Militer, bukan dikembalikan kepada otoritas sipil.
“Kita punya Panglima TNI, tiga Kepala Staf matra, serta BAIS. Semestinya mereka sudah mengambil langkah pengamanan penuh, termasuk penyitaan aset. Bandara itu harus dijadikan pangkalan militer yang mendukung pertahanan dan menjaga kedaulatan negara,” ujar Wawan.
Ia juga memperingatkan bahwa membiarkan bandara itu kembali ke otoritas sipil hanya akan membuat para pemilik melengkapi perizinan dan menormalisasi kegiatan yang sebelumnya sudah berjalan tanpa kendali negara.
Dengan nada tegas, Wawan Leak menyatakan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran administratif. Ada potensi besar bahwa operasional bandara tersebut menyangkut kepentingan yang mengancam kedaulatan negara.
“Semua pihak yang terlibat mendiamkan bandara bodong itu harus diusut tuntas. Ini sudah mengarah pada tindakan berpotensi makar,” ujarnya.
Wawan mendesak penyelidikan menyeluruh, mulai dari siapa yang membangun, siapa yang mengoperasikan, siapa yang mengetahui namun membiarkan, hingga motif ekonomi dan geopolitik di balik keberadaan bandara tersebut.
“Negara harus hadir total. Bandara tersebut harus diamankan, diambil alih, diproses secara hukum, dan dijadikan pangkalan militer demi menjaga kedaulatan Republik Indonesia,” tegasnya.
