Satu tahun berjalan, Kabinet Merah Putih semakin menunjukkan wajah aslinya: sebuah eksperimen loyalitas yang mahal. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menempatkan “Hambalang Boys”—para kader muda yang tumbuh di bawah gemblengannya di Padepokan Garuda Yaksa—di posisi jantung pemerintahan kini mulai menampakkan lubang-lubang besar. Dari Luar Negeri hingga Sekretariat Negara, kapasitas yang dinilai medioker dan nihil pengalaman birokrasi mulai berdampak pada macetnya roda pemerintahan.
Sugiono dan Kemunduran Diplomasi RI
Kritik paling keras menghantam Sugiono. Sebagai Menteri Luar Negeri pertama dari latar belakang non-diplomat karier dalam beberapa dekade, Sugiono dianggap gagal mengimbangi ritme diplomasi internasional yang dinamis.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, sempat menyuarakan keresahan para diplomat senior dan duta besar tentang sulitnya mengakses sang Menteri. Kabar mengenai “tembok tebal” di Pejambon (kantor Kemlu) bukan lagi rahasia; para Dubes mengeluh sulitnya berkoordinasi, sementara Menlu sendiri sering absen dalam forum-forum diplomatik krusial. Alih-alih menjadi wajah Indonesia di dunia, Sugiono terlihat lebih berperan sebagai “asisten urusan luar negeri pribadi” Presiden, membuat institusi sebesar Kemlu kehilangan kompas kepemimpinan dan wibawa di mata internasional.
Prasetyo Hadi: Memudarnya Marwah Sekretariat Negara
Di era presiden-presiden sebelumnya, Mensesneg adalah dirigen utama yang mengorkestrasi seluruh kinerja kementerian, memastikan sinkronisasi aturan, dan menjadi filter terakhir bagi kualitas produk hukum kepresidenan. Namun, di bawah Prasetyo Hadi, peran strategis ini seolah menguap.
Prasetyo, yang praktis nol pengalaman dalam administrasi negara tingkat tinggi, dinilai gagap dalam melakukan koordinasi lintas sektoral. Dampaknya nyata: banyak aturan yang tumpang tindih dan koordinasi antar-menteri yang seringkali saling bertabrakan di ruang publik. Setneg kini tak lebih dari sekadar kantor administrasi surat-menyurat, kehilangan fungsinya sebagai “otak” pengatur ritme kebijakan nasional.
Para “Pangeran” Lain: Sudaryono dan Thomas Djiwandono
Daftar ini memanjang dengan nama Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian) dan Thomas Djiwandono (Wakil Menteri Keuangan). Meski mereka memiliki latar belakang pendidikan luar negeri, pengalaman mengelola birokrasi yang kompleks di Indonesia adalah nihil.
• Sudaryono lebih banyak tersorot dalam aktivitas politik dan pencitraan daripada solusi konkret atas anjloknya produktivitas pangan.
• Thomas Djiwandono, meski secara teknis memahami makroekonomi, sering dianggap hanya sebagai “penjaga kepentingan keluarga” di kementerian paling krusial, tanpa terobosan kebijakan yang berpihak pada efisiensi anggaran yang saat ini sedang bengkak.
Letkol Teddy: Militerisme dalam Jantung Administrasi Sipil
Penempatan Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) adalah puncak dari anomali ini. Sebagai seorang perwira aktif yang dipaksakan menduduki jabatan sipil strategis, Teddy membawa kultur komando yang kaku.
Tugas Seskab adalah mengoordinasikan sidang kabinet dan memastikan seluruh menteri bekerja sesuai koridor. Namun, dengan kapasitas yang lebih bersifat “ajudan”, Teddy dinilai lebih sibuk mengatur akses fisik menuju Presiden daripada substansi kebijakan. Koordinasi kabinet menjadi transaksional dan bersifat satu arah (top-down), mematikan ruang debat sehat di antara para menteri yang lebih senior dan ahli.
Konsekuensi dari “Gelembung” Loyalitas
Dominasi Hambalang Boys ini menciptakan fenomena “Komunikasi Asal Bapak Senang” (ABS). Mereka seringkali menyajikan narasi publik yang jauh dari realitas pahit di lapangan demi menjaga citra sang mentor. Akibatnya, Presiden seringkali mendapat masukan yang tidak akurat, sementara publik disuguhi retorika yang tidak sinkron dengan data ekonomi dan sosial yang ada.
Menanti Retak di Menara Gading
Pemerintahan tidak bisa dikelola seperti mengelola partai atau padepokan pribadi. Mengisi posisi-posisi teknokratis dengan kader yang “nol pengalaman” adalah perjudian besar yang mengorbankan kepentingan rakyat. Jika para Hambalang Boys ini tidak segera menunjukkan lonjakan kapasitas—bukan sekadar lonjakan kesetiaan—maka kabinet ini hanya akan menjadi barisan “prajurit” yang disiplin dalam baris-berbaris, namun buta dalam memetakan arah bangsa.
Oleh: Nazaruddin
#hambalangboys
#kabinetmagang
#disfungsipemerintahan
