Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat menilai, negara seharusnya mampu berbenah menyusul kasus bunuh diri bocah sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rakhmat menyebut, dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN serta berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), negara semestinya dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak.
“Harusnya dengan anggaran 20 persen APBN dan program-program seperti MBG itu, negara bisa hadir,” kata Rakhmat kepada Inilah.com, Kamis (5/2/2026).
Namun, menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan anggaran, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan di lapangan. Rakhmat menegaskan, banyak program yang tidak benar-benar sampai ke tingkat paling bawah, yakni rumah tangga atau household.
“Masalahnya sering kali kebijakan itu tidak sampai pada level rumah tangga. Di situ sering terjadi program PKH tidak sampai, bansos tidak sampai,” ujarnya.
Rakhmat menyebut, setelah peristiwa bocah di NTT itu terjadi barulah diketahui keluarga korban belum pernah menerima bantuan sosial.
“Dalam kasus ini, setelah dicek ternyata keluarganya tidak pernah mendapatkan bansos. Baru setelah kejadian itu, bupatinya memberikan bantuan. Tapi sudah terlambat, satu nyawa sudah hilang,” jelas Rakhmat.
Ia menilai, peristiwa tersebut menjadi tamparan keras dan memalukan dalam konteks politik pendidikan nasional. Menurut Rakhmat, negara memiliki anggaran yang cukup, namun gagal memastikan perlindungan dan jaminan pendidikan benar-benar diterima oleh anak-anak yang paling membutuhkan.
“Hilang satu nyawa karena tidak bisa sekolah itu adalah memalukan dalam konteks politik pendidikan. Karena negara punya anggaran, yang harusnya hadir dengan memberikan jaminan perlindungan bantuan beasiswa dan seterusnya,” pungkasnya.(Sumber)
