Pelaksanaan Sidang Itsbat yang digelar di hotel bintang lima menuai kritik dari kalangan aktivis. Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, menilai penggunaan fasilitas mewah untuk agenda keagamaan kenegaraan tersebut mencerminkan pemborosan anggaran dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah.
Menurut Farid, kegiatan yang bersifat administratif dan rutin semestinya dapat dilaksanakan di fasilitas milik negara tanpa harus menggunakan hotel berbintang. Ia menegaskan bahwa langkah penghematan anggaran seharusnya menjadi komitmen bersama seluruh lembaga pemerintah, terlebih di tengah penekanan efisiensi yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
“Kalau pemerintah berbicara efisiensi, maka praktiknya juga harus konsisten. Sidang Itsbat bukan kegiatan yang membutuhkan kemewahan, sehingga penggunaan hotel bintang lima menimbulkan kesan pemborosan anggaran negara,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).
Farid menilai kritik ini bukan semata soal lokasi sidang, melainkan menyangkut konsistensi kebijakan publik. Ia menyebut pemerintah selama ini mendorong penghematan belanja negara, termasuk pembatasan kegiatan seremonial dan rapat di luar kantor pemerintahan. Karena itu, pelaksanaan Sidang Itsbat di hotel mewah dipandang bertentangan dengan pesan efisiensi tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa dana yang digunakan dalam kegiatan kenegaraan bersumber dari publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi hal mutlak. Dalam pandangannya, simbol kesederhanaan justru penting ditunjukkan pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Sidang Itsbat sendiri merupakan agenda resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk menetapkan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Penetapan tersebut memiliki dampak luas bagi umat Islam di Indonesia karena menjadi rujukan pelaksanaan ibadah secara nasional.
Hingga kini belum ada penjelasan rinci dari pihak penyelenggara terkait alasan pemilihan hotel bintang lima sebagai lokasi sidang. Namun dalam praktik sebelumnya, Sidang Itsbat memang kerap digelar di tempat yang dinilai mampu menampung berbagai unsur, mulai dari ulama, pakar astronomi, hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam.
Farid menekankan bahwa pertimbangan ekonomi tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola anggaran yang baik. Ia mendorong pemerintah mencari titik tengah, misalnya dengan memprioritaskan fasilitas negara atau memilih tempat yang lebih sederhana namun tetap representatif.
Kritik terhadap Sidang Itsbat di hotel bintang lima mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara. Isu efisiensi kini tidak hanya dinilai dari besaran program, tetapi juga dari simbol dan praktik keseharian birokrasi.
Farid berharap polemik ini menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menentukan lokasi dan pembiayaan kegiatan resmi. Menurutnya, konsistensi antara kebijakan efisiensi dan praktik di lapangan merupakan kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
“Yang dibutuhkan publik bukan sekadar slogan penghematan, tetapi contoh nyata dalam setiap kegiatan negara,” katanya.
