Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, menyampaikan analisis kritisnya terkait hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) yang digelar di Washington, D.C.. Ia menilai meski BoP sudah mulai bekerja, proses ke depan masih rapuh dan penuh risiko politik maupun keamanan.
“BoP sudah mulai bekerja, namun proses ke depan masih rapuh dan penuh risiko,” ujar Dino di akun media sosial, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam struktur dan arah kebijakan BoP terlihat sangat dominan. Dominasi tersebut berpotensi memengaruhi dinamika internal forum, terlebih karena perbedaan visi di antara para anggotanya masih cukup tajam.
Dino mencatat bahwa roda aspek keamanan sudah mulai bergulir dengan pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force. Namun, ia menggarisbawahi bahwa tantangan di lapangan, khususnya terkait agenda demiliterisasi, akan sangat berat.
Kapasitas Palestinian Security Force yang akan dilatih oleh Yordania dan Mesir untuk menjaga keamanan di Gaza pun dinilai masih penuh tanda tanya. “Kapasitasnya masih belum teruji. Sementara ekspektasi keamanan di Gaza sangat tinggi,” katanya.
Ia juga mengkritik minimnya empati dalam pidato sejumlah pejabat Amerika terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza selama dua tahun terakhir. Bahkan, menurutnya, isu kemanusiaan nyaris tidak disinggung secara memadai.
Selain itu, Dino menilai pernyataan seorang anggota eksekutif BoP yang menyinggung potensi nilai real estate dan bisnis di Gaza hingga 150 miliar dolar AS sebagai tidak sensitif terhadap nurani warga Gaza yang masih berduka dan mengalami trauma konflik.
Dino juga menyoroti absennya pembahasan mendalam mengenai aspek political development di Gaza selama masa transisi. “Saya tidak melihat referensi mengenai aspek political development di Gaza dalam masa transisi, umumnya hanya mengenai aspek administrasi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa kerangka politik yang jelas, proses stabilisasi bisa kehilangan arah. Tata kelola dana yang dikumpulkan BoP pun dinilai belum transparan dan berpotensi menjadi sorotan di kemudian hari.
Meski demikian, Dino mencatat bahwa negara-negara Islam dan mayoritas Muslim dalam BoP untuk sementara ini terlihat kompak dalam menyuarakan posisi bersama.
Dalam konteks kontribusi Indonesia, Dino berpandangan perlu ada kejelasan dari pemerintah terkait status pasukan perdamaian Indonesia di Gaza. Ia mempertanyakan apakah pasukan tersebut akan menggunakan blue helmet sebagaimana lazimnya pasukan penjaga perdamaian PBB.
“Kalau tidak, ini berarti pertama kalinya pasukan perdamaian Indonesia tidak menggunakan blue helmet, dan perlu dijelaskan kepada publik kenapa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Indonesia realistis melihat keterbatasan peran dalam BoP serta potensi stagnasi bahkan ambruknya forum tersebut akibat perbedaan kepentingan di antara anggotanya, termasuk antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu.
Dino mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tidak mengumumkan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota permanen BoP. Menurutnya, Indonesia tidak perlu berambisi menjadi anggota permanen dan harus tetap memegang opsi untuk keluar jika terjadi penyelewengan misi.
“Peran sumbang pasukan penjaga perdamaian sudah cukup,” ujarnya.
Namun demikian, ia mencatat satu hal penting dari pidato Presiden Prabowo di KTT BoP, yakni tidak disebutkannya secara eksplisit frasa “two-state solution” maupun “Palestinian statehood”, padahal hal itu merupakan posisi prinsip Indonesia dalam isu Palestina.
Padahal, menurutnya, sejumlah negara seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turkiye, Pakistan, dan Maroko secara tegas merujuk pada solusi dua negara dalam pidato mereka.
Dino berharap hal tersebut hanya merupakan kekhilafan karena keterbatasan waktu pidato. Ia menegaskan bahwa “two-state solution” dan “Palestinian statehood” harus selalu secara eksplisit menjadi rujukan utama dalam setiap pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri Indonesia di forum internasional, terutama dalam Board of Peace.
“Kita tidak mau BoP disalahgunakan menjadi platform untuk membungkam aspirasi Palestina. Tidak cukup Palestina hanya menjadi damai, aman, dan makmur; tanpa kemerdekaan atau statehood, semua itu tidak ada artinya,” pungkasnya.
