Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tabrakan hebat antara KRL dengan KA Cepat Argo Bromo yang terjadi sekitar pukul 20.01 WIB. Ia menegaskan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama, sekaligus meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh atas tragedi tersebut.
“Innalillahi wainna ilaihi roji’un. Turut berduka cita mendalam atas tabrakan hebat KRL dengan KA Cepat Argo Bromo. Semoga para korban insiden tabrakan ini dapat menerima hak-haknya secara adil dan penuh sampai kesembuhannya,” ujar Defiyan Cori dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, apabila terdapat korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, maka negara dan pihak terkait wajib memastikan keluarga yang ditinggalkan memperoleh hak secara layak dan wajar.
“Apabila ada korban meninggal dunia harus dipastikan keluarga yang ditinggalkan menerima haknya secara wajar. Semoga pemerintah dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan keluarga para korban mampu menghadapi musibah ini dengan kesabaran dan ketabahan,” lanjutnya.
Defiyan menilai insiden ini tidak boleh dipandang sebagai kecelakaan biasa, melainkan harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap sistem keselamatan transportasi publik nasional, khususnya sektor perkeretaapian.
Ia meminta aparat penegak hukum segera melakukan investigasi secara empirik untuk mengungkap kemungkinan adanya kesalahan teknis maupun kelalaian manusia atau human error dari petugas perjalanan kereta api.
“Terkait insiden ini, maka kami meminta adanya investigasi menyeluruh secara empirik oleh aparat penegak hukum atas kemungkinan adanya kesalahan teknis dan kelalaian manusia (human error) sebagai petugas perjalanan kereta api yang harus berkonsentrasi penuh,” tegasnya.
Menurut Defiyan, komunikasi antara ruang operasi pusat PT KAI dengan masinis seharusnya dapat berjalan cepat dan efektif, terutama ketika muncul situasi darurat seperti tersendatnya kendaraan di jalur atau ancaman tabrakan dengan kereta berkecepatan tinggi.
“Seharusnya komunikasi antara ruang operasi pusat KAI dengan masinis terkait tersendatnya sebuah kendaraan taksi dan arah KA Argo Bromo yang berkecepatan tinggi bisa dilakukan segera dengan mengambil keputusan risiko yang minimal,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan keterlibatan kendaraan taksi listrik yang disebut berhenti di jalur KRL. Menurutnya, pengusaha taksi listrik harus ikut bertanggung jawab apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap aturan perlintasan kereta api.
“Agar pengusaha taksi listrik bertanggung jawab atas pelanggaran pemberhentian di jalur Kereta Listrik (KRL). Ketidakpatuhan menaati rambu-rambu perlintasan merupakan bentuk pengabaian hukum,” ujarnya.
Defiyan menilai pelanggaran semacam itu tidak bisa dianggap sepele karena dapat mencerminkan lemahnya disiplin operasional dan manajemen perusahaan transportasi terkait.
Lebih jauh, ia juga menuntut pertanggungjawaban jajaran Direksi dan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI), termasuk pengurus Danantara dan BP BUMN, atas dugaan kelalaian profesional dalam pengelolaan BUMN.
“Disamping itu, menuntut tanggung jawab para Direksi dan Komisaris PT KAI beserta jajaran pengurus Danantara dan BP BUMN atas kelalaian profesional dalam mengelola kinerja BUMN,” tegasnya.
Ia mengkritik arah investasi Danantara yang dinilai belum sepenuhnya fokus pada penguatan BUMN strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, dana besar yang dihimpun dari laba-laba BUMN semestinya diprioritaskan untuk sektor strategis seperti transportasi publik, energi, pertambangan, dan industri dasar nasional, bukan justru dialihkan ke sektor yang bisa dikelola koperasi atau swasta nasional seperti peternakan, pengolahan sampah, maupun perkebunan.
“Investasi Danantara harus diarahkan untuk tujuan penguatan BUMN strategis dengan kebutuhan permodalan besar dan berteknologi tinggi yang berorientasi pelayanan publik,” katanya.
Salah satu sektor yang dinilai sangat penting adalah pembangunan industri transportasi publik kereta api antar pulau yang dapat memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi massal.
“Oleh karena itu, tidak relevan pembentukan Danantara dan pengumpulan laba-laba BUMN hanya digunakan untuk kepentingan investasi jangka pendek atau sektor yang relatif dapat diupayakan oleh koperasi maupun pengusaha swasta nasional,” pungkasnya.
