Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik tajam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Badan Gizi Nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Guntur, sikap Gibran yang belakangan terlihat menyoroti persoalan di BGN terkesan terlambat dan hanya mencari panggung setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik. Ia mempertanyakan mengapa selama sekitar satu setengah tahun terakhir Gibran dinilai tidak memberikan respons terhadap berbagai kritik dan peringatan yang telah disampaikan masyarakat mengenai tata kelola program MBG.
“Gibran sekarang pura-pura kaget. Memangnya selama 1,5 tahun ini ke mana saja?” kata Guntur dalam pernyataannya, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, berbagai kritik terkait pelaksanaan program MBG, mulai dari tata kelola, pengawasan anggaran hingga potensi penyimpangan, sudah lama muncul di ruang publik. Namun, ia menilai tidak ada respons yang memadai dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program tersebut.
Guntur bahkan menyebut Gibran selama ini terkesan “pura-pura buta dan budeg” terhadap berbagai masukan serta kritik masyarakat mengenai pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut. Karena itu, ia menilai langkah yang baru dilakukan setelah kasus dugaan korupsi mencuat tidak dapat dianggap sebagai bentuk kepedulian yang konsisten.
Lebih lanjut, Guntur meminta agar kasus yang terjadi di lingkungan BGN diusut secara transparan dan tidak berhenti pada pelaku di lapangan saja. Menurutnya, penegak hukum harus menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang bertanggung jawab dalam tata kelola program tersebut.
Kasus yang mencuat di BGN belakangan menjadi sorotan publik karena menyangkut program strategis nasional yang menyerap anggaran besar dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Berbagai kalangan pun mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG guna memastikan tujuan program dapat tercapai tanpa penyimpangan anggaran.
Kritik Guntur menambah panjang daftar desakan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap program-program prioritas nasional, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
