Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, pada 27 Juli–1 Agustus 2026, dinilai bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi.
Momentum tersebut dipandang sebagai titik balik yang akan menentukan arah Nahdlatul Ulama memasuki abad keduanya, ketika tantangan yang dihadapi tidak lagi sebatas persoalan kebangsaan, tetapi juga menyentuh perubahan geopolitik, ekonomi global, kecerdasan buatan, hingga krisis peradaban.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, Katib Syuriyah PBNU, Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH., MH, menilai Muktamar ke-35 harus melahirkan pemimpin yang tidak hanya memperoleh legitimasi secara organisatoris, tetapi juga memiliki kapasitas membawa NU menjadi aktor penting dalam percaturan dunia.
Menurutnya, jika abad pertama NU diwarnai perjuangan menjaga agama, bangsa, dan negara, maka abad kedua menuntut organisasi ini memainkan peran yang lebih luas sebagai penjaga peradaban sekaligus penggerak kemandirian umat.
“Jika abad pertama NU dihabiskan untuk menjaga agama, bangsa, dan negara, maka abad kedua menuntut peran yang lebih luas: menjaga peradaban, menjawab tantangan global, dan menguatkan kemandirian umat,” kata Ikhsan kepada inilah.com, Jumat (17/7/2026).
Pandangan tersebut menjadi menarik karena menempatkan proses pemilihan Ketua Umum PBNU bukan hanya sebagai kontestasi figur, melainkan sebagai penentuan arah strategis organisasi Islam terbesar di dunia untuk satu abad mendatang.
Perspektif ini relatif jarang diangkat dalam pemberitaan yang umumnya masih berfokus pada dinamika kandidat maupun peta dukungan menjelang Muktamar.
Pemimpin Era Baru
Ikhsan menilai kriteria pertama yang harus dimiliki calon Ketua Umum PBNU adalah memiliki akar kuat dalam tradisi pesantren sekaligus mampu membaca perkembangan dunia.
Menurutnya, keilmuan berbasis sanad dan pemahaman terhadap tradisi Ahlussunnah wal Jamaah tetap menjadi fondasi utama. Namun, modal tersebut harus dipadukan dengan kemampuan memahami berbagai isu global yang akan memengaruhi kehidupan umat.
“Pemimpin NU harus mampu berbicara tentang geopolitik, ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan krisis iklim. Ia harus menjadi sosok yang didengar di majelis taklim sekaligus di forum internasional,” ujarnya.
Selain itu, Ketua Umum PBNU juga harus memiliki kapasitas manajerial yang memadai. Sebagai organisasi dengan jaringan hingga ribuan lembaga di seluruh Indonesia, kepemimpinan PBNU dinilai membutuhkan kemampuan mengelola organisasi secara transparan, akuntabel, sekaligus tetap menjaga dimensi spiritual.
“Keseimbangan antara ‘kepala’ dan ‘hati’ ini sangat penting agar organisasi tidak kehilangan ruhnya,” kata Ikhsan.
Menjaga Persatuan
Ikhsan juga menekankan pentingnya kemampuan pemimpin PBNU menjadi penghubung antara pemerintah, pesantren, dan generasi muda.
Menurutnya, NU merupakan rumah besar yang menaungi beragam kelompok mulai dari ulama, akademisi, pejabat negara, profesional, hingga kalangan muda kreatif. Karena itu, Ketua Umum PBNU harus mampu menjaga keseimbangan hubungan di antara seluruh elemen tersebut.
“Ketua Umum yang ideal adalah yang dipercaya pemerintah menjaga kemandirian NU tapi memiliki akses ke pemerintah dalam urusan menjaga moral kebangsaan, dihormati pesantren karena keilmuannya, dan diterima anak muda karena cara komunikasinya,” imbuhnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa kemampuan menjembatani berbagai kelompok tersebut, organisasi berpotensi menghadapi fragmentasi internal.
Di sisi lain, pemimpin NU juga dituntut tegas menjaga Khittah Nahdlatul Ulama tanpa kehilangan kebijaksanaan dalam mengelola perbedaan.
“Mengutamakan musyawarah, persatuan, dan kemaslahatan di atas segalanya,” tegas Ikhsan.
Ekonomi Jadi Kunci
Hal lain yang dinilai sangat menentukan masa depan NU adalah aspek kemandirian ekonomi.
Ikhsan berpandangan memasuki abad kedua, NU tidak dapat terus bergantung pada bantuan pemerintah ataupun pihak ketiga. Karena itu, Ketua Umum PBNU mendatang perlu memiliki peta jalan ekonomi yang jelas untuk memperkuat kesejahteraan warga NU.
Ia menyebut berbagai instrumen yang dapat dikembangkan, mulai dari koperasi, pesantrenpreneur, BUMNU, wakaf produktif, hingga investasi yang dikelola secara profesional.
“Target akhirnya adalah PBNU yang secara finansial mandiri sehingga program-programnya tidak terhambat,” kata Ikhsan.
Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan PBNU ke depan tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga tradisi keagamaan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi organisasi sebagai penopang dakwah jangka panjang.
Taruhan Seabad
Di tingkat global, Ikhsan menilai NU memiliki modal besar untuk tampil sebagai rujukan dunia dalam isu moderasi beragama, perdamaian, kemanusiaan, dan lingkungan hidup.
Karena itu, Ketua Umum PBNU yang baru harus mampu membawa pengalaman NU ke panggung internasional agar organisasi ini tidak hanya dikenal sebagai ormas Islam terbesar, tetapi juga sebagai pelopor solusi atas berbagai persoalan peradaban.
“Ketua Umum harus mampu membawa isu-isu tersebut ke forum global. Menjadikan NU sebagai rujukan solusi atas masalah kemanusiaan, perdamaian, dan lingkungan. NU harus tampil bukan hanya sebagai ormas terbesar, tapi juga sebagai pelopor peradaban,” katanya.
Di akhir pandangannya, Ikhsan mengingatkan bahwa Muktamar ke-35 di Tambak Beras Bahrul Ulum merupakan momentum untuk kembali kepada semangat para muassis NU.
Ia mengingatkan agar proses pemilihan tidak terjebak pada pertimbangan popularitas maupun kekuatan modal semata.
“Tugas kita bersama adalah mencari figur yang paling ‘NU’, yakni berilmu, berakhlak, berwawasan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa,” kata Ikhsan.
Menurutnya, keputusan yang dihasilkan dalam Muktamar kali ini bukan sekadar menentukan arah kepengurusan lima tahun mendatang, melainkan menjadi fondasi perjalanan Nahdlatul Ulama selama seratus tahun berikutnya.
“Sebab keputusan di Muktamar 35 ini bukan hanya menentukan 5 tahun ke depan. Tetapi juga menentukan arah NU untuk 100 tahun ke depan,” pungkas Ikhsan.
(Sumber)
