Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump telah mengubah cakupan rencana pemulihan Gaza—yang awalnya bertujuan membangun kembali wilayah tersebut. Kini rencananya menjadi sekadar kamp sementara berisi “kabin portabel” di bawah administrasi dan kepolisian Palestina, serta didukung oleh pasukan keamanan internasional berskala kecil.
Menurut investigasi The Guardian yang diterbitkan pekan lalu, skema percontohan ini akan berlokasi di zona penyangga di sepanjang garis gencatan senjata dekat Rafah. Rancangan ini jauh berbeda dari gagasan yang dipresentasikan oleh menantu Trump, Jared Kushner, dalam paparan “Gaza pasar bebas” pada bulan Januari lalu, yang menjanjikan penyediaan infrastruktur dasar dalam waktu 100 hari.
Belum ada pekerjaan konstruksi atau persiapan yang dimulai untuk skema ini melalui Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)—pasukan penjaga perdamaian multinasional dengan mandat PBB yang dibentuk berdasarkan rencana perdamaian Gaza tahun 2025.
Sebuah pangkalan logistik untuk ISF hampir rampung di perlintasan Kerem Shalom antara Israel dan Gaza; pasukan tersebut rencananya akan menjalani pelatihan di Mesir bersama personel dari Maroko, Kosovo, serta kemungkinan dari Albania dan Kazakhstan. Proses pelatihan ini akan memakan waktu berbulan-bulan, sementara kerangka hukum terkait kehadiran pasukan tersebut masih dalam tahap negosiasi dengan pemerintah Israel.
Skema percontohan ini disusun dua minggu lalu di Siprus oleh anggota Dewan Perdamaian, perwakilan pemerintahan Trump, Tony Blair Institute, dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Pasukan Israel akan mundur dari garis gencatan senjata, dan kamp tersebut akan diawasi oleh ISF serta pasukan polisi Palestina yang terlatih khusus.
Dana untuk program percontohan ini kosong atau statusnya tidak diketahui. Hanya sebagian kecil dari dana sebesar 17 miliar dolar AS —yang dijanjikan untuk rencana perdamaian 20 poin Trump bagi Gaza—yang telah benar-benar tersedia.
Dewan Perdamaian sedang berupaya mengakses sebagian dari 11 miliar dolar AS dana pendapatan pajak Palestina serta aset bank yang dibekukan, disita, dan ditahan oleh Israel—tindakan yang memicu kemarahan Otoritas Palestina.
The Guardian melaporkan bahwa kegiatan konstruksi kemungkinan akan minim hingga pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang, yang berpotensi menggulingkan pemerintahan koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Sejumlah pejabat Israel mengisyaratkan bahwa peningkatan intensitas genosida di Gaza tak terelakkan—baik Netanyahu menang maupun kalah dalam pemilu—karena Hamas belum melucuti senjatanya; padahal, Hamas telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk meletakkan senjata dengan syarat-syarat tertentu dan sempat berpartisipasi dalam perundingan di Kairo pada akhir pekan lalu.
Lebih dari 73.000 warga Palestina telah syahid sejak 7 Oktober 2023, saat Israel melancarkan perang di Gaza sebagai tanggapan atas serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel. Para pakar terkemuka di bidang studi genosida serta berbagai ahli dan organisasi hak asasi manusia telah menyimpulkan bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan bentuk genosida.
Afrika Selatan telah menyeret Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakan yang mereka duga sebagai genosida, sementara Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.
Mahkamah tersebut juga mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan selama serangan tanggal 7 Oktober 2023 di wilayah selatan Israel. Mereka kemudian tewas dibunuh oleh Israel.
Perundingan di Kairo membahas mengenai pelucutan senjata Hamas, termasuk mempertimbangkan entitas mana yang akan menerima senjata yang diserahkan, bagaimana penyimpanannya, serta apakah senapan serbu termasuk dalam kategori senjata yang dimaksud.
Laporan dari Kairo mengindikasikan bahwa pelucutan senjata kecil kemungkinannya akan terjadi selama Israel terus melancarkan serangan udara ke Gaza.
Menurut surat kabar The Guardian, seorang pejabat yang mengetahui perihal perundingan di Siprus melaporkan adanya perbedaan pendapat di dalam Komite Nasional untuk Administrasi Gaza terkait skema percontohan di Rafah.
Komite tersebut khawatir proyek itu akan memecah belah 2,1 juta warga Palestina di Gaza dan menempatkan sebagian besar dari mereka pada tingkat prioritas yang lebih rendah dalam penyaluran bantuan.(Sumber)
