News

Yamin, Kediri dan Sang Merah Putih

0

Pernyataan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tentang “larangan” kehadiran Presiden Joko Widodo di Kediri berbuah kontraversi. Mitos yang selama ini tersimpan di kalangan terbatas, tersiar luas. Bahwa siapapun Presiden Republik Indonesia yang menginjakkan kaki di Kediri, bakal hilang marwah dan lengser keprabon.

Muncul nama Presiden Sukarno, Presiden BJ Habibie, dan Presiden Abdurrahman Wahid yang pernah datang ke Kediri. Publik tidak banyak tahu, kapan dan dalam rangka apa saja ketiga presiden itu berkunjung. Belakangan, informasi mulai menyeruak.

Yang luar biasa, muncul sanggahan betapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berkunjung ke Kediri, tatkala Gunung Kelud meletus. Toh Pak SBY berhasil melewati dua periode kepresidenan. Otomatis, hanya tiga presiden yang tidak berkunjung ke Kediri, tatkala menjabat, yakni Presiden Soeharto, Presiden Megawati Sukarnoputri, dan Presiden Joko Widodo.

Apakah kehebohan ini bakal berbuah kepada kehadiran Presiden Joko Widodo di Kediri? Waktu yang bakal membuktikan. Dari sisi apapun, Presiden Joko Widodo sangat kuat. Survei mutakhir dari Indo Barometer menyebut 70% rakyat Indonesia puas akan kinerja Presiden Joko Widodo. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbilang tinggi, di bawah Bangladesh, India dan China. Virus novel coronapun tak terdengar masuk Indonesia.

Walau jumlah likes atau retweet atas akun twitter @jokowi terlihat melorot, sama sekali tak ada tanda-tanda antipati kepadanya. Partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi pemerintahanpun tambun. Hanya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang tak ikut serta.

Lalu, kenapa Kediri menjadi seolah misteri dan teka-teki? Tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka tewas ditembak di Sela Panggung, Kediri. Terdapat intersep alias rantai komando yang putus dari pihak militer. Dalam masa perang gerilya yang tengah berkecamuk, apalagi setelah peristiwa Madiun, keterputusan rantai komando itu bisa saja terjadi. Kawan dan lawan yang bertemu di hutan rimba, sulit dibedakan.

Akibat kematian Tan yang dikuburkan tanpa nisan, kelompok Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta saling melemparkan tuduhan. Padahal, baik Sjahrir, Hatta, ataupun Tan, berasal dari daerah yang sama, Minangkabau. Tan dan Hatta menyelesaikan pendidikan menengah di tempat yang sama, Sekolah Radja Bukittinggi.

Jenazah Tan pernah hendak dibawa ke Payakumbuh. Tidak jadi. Hanya tanah pekuburan Tan yang ambil, dibawa ke Payakumbuh. Penulis termasuk yang tidak setuju dengan rencana pemindahan kuburan Tan itu.

Sebab, banyak sekali pahlawan nasional asal Sumatera Barat yang terkubur di daerah lain di Indonesia. Sebagai pahlawan nasional, di bagian manapun jasad terkubur, tetaplah tanah air Indonesia. Terkecuali pahlawan nasional itu dikuburkan di negara lain. Bolehlah mereka dikembalikan ke tanah leluhur.

*

Tanggal 15 November 1944, Panitia Sang Merah Putih yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara selesai bertugas. Sang Merah Putih sudah ditasbihkan sebagai bendera nasional. Dari sisi pemerintahan Hindia Belanda, Sang Merah Putih hanyalah sobekan dari triwarna: merah-putih-biru. Ketika warna biru dibuang, tinggallah merah putih.

Ki Hadjar Dewantara ditugaskan untuk menelusuri lebih jauh riwayat yang tertuang dalam jahitan bendera Ibu Fatmawati dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Keseluruhan bahan yang didapatkan oleh Tim Ki Hadjar Dewantara, diserahkan kepada Muhammad Yamin untuk ditulis.

Pada tanggal 10 Januari 1951, hampir dua tahun setelah kematian Tan Malaka, Yamin memberikan Kata Pengantar untuk buku “6000 Tahun Sang Merah Putih, yaitu Hasil Penyelidikan Sejarah dan Arti yang Dikandung Sang Merah Putih sebagai Warna Kebangsaan dan Bendera Negara Republik Indonesia”.

Penulis mendapatkan edisi pertamanya, yakni tahun 1953, lewat Percetakan Dharma dan Penerbitan Siguntang. Artinya, buku penting itu baru dicetak dua tahun setelah kata pengantarnya ditulis Yamin di Jenewa, Swiss.

Sekalipun berjudul dahsyat, yakni 6000 tahun alias 6 millenium, atau 4000 tahun sebelum Masehi, sulit mendapatkan bukti-bukti arkeologis terkait Sang Merah Putih.

Kepandaian Yamin, piawai dalam merangkai pena. Yamin menguasai ilmu sastra, bahasa, budaya, sejarah, termasuk bahasa Jawa dan Jawa Kuno, serta tentu ilmu hukum. Dalam lustrum Jong Sumatranen Bond tahun 1923, Yamin membawakan pidato – yang diperbanyak menjadi makalah — dengan judul “De Maleische Taal in het verleden, heden en in de toekomst” (Bahasa Melayu di Masa Lampau, Sekarang, dan Masa Depan).

Yamin juga menjadi pembicara kunci dalam Kongres Pemuda I tahun 1926. Di luar itu, Yamin adalah aktor intelektual utama dalam menerjemahkan pemikiran-pemikiran Sukarno.

Yaminlah yang menjadi jembatan antara Sukarno dengan tokoh-tokoh pemikir yang rata-rata kritis, terutama yang berasal dari Sumatera Barat. Termasuk dengan kelompok yang anti-Sukarno.

Tan Malaka adalah sosok yang paling meragukan kemampuan intelektual Sukarno. Sikap Tan ini berimbas kepada kalangan muda terpelajar, termasuk kelompok radikal yang berada di sekitar Sjahrir, dalam gemuruh pergerkan menjelang proklamasi. Pemahaman Yamin yang dalam dan luas tentang bahasa Jawa dan Jawa Kuno, mampu memberikan pendapat-pendapat yang kokoh atas pemikiran Sukarno.

Sayangnya, Yamin tidak selalu berada di sisi Sukarno. Yamin mendapat penugasan di luar negeri, terutama dalam organisasi antar negara, sebelum dipanggil pulang. Jejak Yamin ini diikuti oleh Soedjatmoko di kemudian hari.

Sekalipun bertajuk “6000 Tahun Sang Merah Putih”, Yamin tak sanggup memberikan pembuktian. Ia hanya sampai pada abad ke-13, alias 600 tahun di belakang. Berhenti disana. 5400 tahun sama sekali tak tuntas digali. Padahal, banyak sekali nashkah-naskah kuno yang bisa ditelusuri dewasa ini. Manuskrip-manuskrip yang dituliskan oleh anak-anak bangsa sendiri.

Belum lagi sumber-sumber berbahasa asing, dari tulisan para petualang dan penjelajah dunia. Yamin seolah memahatkan Sang Merah Putih dalam prasasti yang penuh darah: pertarungan antara raja dan kawula. Temuan, plus doktrin terpenting itu, muncul dalam tulisan Yamin dalam Kata Pengantar:

“Akhirul kalam, maka dengan mengingat kalimat Piagam Gunung Butak pada penghabisan abad ke-XIII yang berbunyi hana ta tunggul layu-layu katon bang lawan putih warnanya (adalah kelihatan bendera melambai-lambai berwarna Merah Putih), dan dengan memandang kepada bendera Sang Merah Putih yang berkibar dengan megahnya di hadapan pemandangan Rakyat Indonesia yang berjuang dalam abad ke-XX, serta nanti terus-menerus, maka ikut pulalah penulis memekikkan suara Merdeka! Merdeka!”

Merdeka! Tentu dalam nada yang disebumnyikan untuk Merdeka 100% versi Tan Malaka. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memang menjadi lembaran baru bagi Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan. Indonesia harus meratifikasi sekitar 500 perjanjian internasional Hindia Belanda, baik sebagai modal, ataupun sebagai hutang yang harus dibayar bagi Republik Indonesia yang masih muda. Yamin salah satu yang terlibat dalam proses adaptasi Indonesia di mata (hukum) internasional itu.

Sebagaimana diketahui, Prasasti Gunung Butak yang berangka tahun 1294 ditemukan pada tahun 1929. Isinya, perang antara Kediri di bawah pimpinan Djajakatong melawan Negara Singasari di bawah pimpinan Prabu Kertanegara. Kediri mengibarkan bendera Merah Putih (tunggul bang lawan putih). Kediri menang. Singasari runtuh. Kertanegara tewas. Djajakatong berkuasa. Padahal, Singasari adalah sebuah imperium maritim yang mengirimkan Ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Hanya berkat kepiawaian Raden Widjaja yang memanfaatkan kedatangan balatentara Mongol, berikut pasukan muda Ekspedisi Pamalayu yang kembali. Pasukan yang lahir dari ayah Singosari, ibu Dharmasraya. Pasukan yang dikirim Kartanegara sudah tak berusia tua, hingga memutuskan menetap di Sumatera. Djajakatong berhasil ditumbangkan. Kediri tak berusia lama. Seumur jagung saja usianya. Balatentara Mongol yang membantu pun dipaksa kembali ke Daratan China yang mereka duduki. Majapahit berdiri.

*

Kenapa Kediri sampai abad ke-XXI ini tetap menyimpan misteri?

Penulis menduga, pekerjaan Ki Hadjar Dewantara, Sultan Hamid II, dan Muhammad Yamin belumlah selesai. Apa memang Yamin sengaja menyimpan kisah Sang Merah Putih berhenti dalam Prasasti Gunung Butak saja? Ia tak mencoba lagi menelusuri bukti-bukti arkeologis lain terkait Merah Putih. Jika memang 6000 tahun usianya, pelenusuran tentu sampai ke abad-abad yang terkait dengan peradaban di Lembah Mesopotania di Timur Tengah, Mesir dan India, sampai Peradaban Lembah Sungai Kuning di China?

Bisa jadi Yamin mencoba berjarak dengan negaranya sendiri, ketika memutuskan untuk menyelesaikan tugas penyelidikan yang ia emban. Prasasti Gunung Butak lebih otentik, ketimbang mencari lagi warna bendera ratusan kerajaan lain yang pernah menggunakannya.

Atau, Sela Panggung tempat makam Tan Malaka di Kediri-lah yang membuat Yamin yakin, betapa gerilya politik dan ekonomi yang dilakukan tokoh yang disegani itu tak bakal berhenti, sekalipun terkubur tanpa nisan? Sekalipun mendapatkan kepercayaan terus sebagai menteri hingga akhir hayat, dengan jabatan terakhir sebagai Menteri Penerangan Indonesia ke-14 (6 Maret 1962 – 17 Oktober 1962), Yamin sudah menanamkan pilar-pilar yang kuat bagi bangsa dan negara.

Yamin meninggal tanggal 17 Oktober 1962, dalam posisi sebagai menteri. Ia bergerilya dalam turbulensi zaman, paling tidak sebagai “ahli tafsir” yang paling bisa menjelaskan pemikiran Sukarno.

Sebagai Menteri Penerangan, tentu Yamin tak ditugaskan bicara kepada kawulo alit yang sudah bisa langsung dihipnotis dengan pidato-pidato radio Sukarno. Yamin memberikan penerangan kepada tokoh-tokoh di luar Jawa (terutama diluar Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang silih-berganti tak ingin lagi berada di bawah naungan Sang Merah Putih. Tahun 1950an dipenuhi dengan beragam kisah pemberontakan, dari tokoh-tokoh yang bahkan sama-sama berguru kepada HOS Tjokroaminoto seperti Kartosuwiryo dan Alimin.

Di samping sebagai Menteri Penerangan, Yamin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perancangan Nasional ke-4 sejak tanggal 23 Oktober 1958, menggantikan Ali Budiardjo. Sukarno baru melantik Soeharto Sastrosoeyoso sebagai Menteri Koordinator Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 13 November 1963.

Bab yang belum selesai. Tapi tak sobek. Baik seputar Sang Merah Putih ataupun Rancangan Pembangunan Nasional. Yamin terus bergulat dengan kata-kata. Namun, tak berhasil menyelesaikannya. Semua upayanya kembali terpulang ke dalam dirinya sendiri. Ke-diri-nya sendiri sebagai intelektual berpengaruh, dua dekade sebelum Indonesia merdeka. Manakala ucapan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung disalah-pahami publik, hanya ziarah pemikiran terhadap tokoh-tokoh masa lalu yang barangkali bisa menjadi si tawar dan si dingin…

Jakarta, 18 Februari 2020
Indra J Piliang, Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara

Dilecehkan Pengamat, Golkar Sumut Bakal Layangkan Somasi?

Previous article

Bahlil: Ada Gubernur Kalimantan Berlagak Presiden

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *