Ketua Fraksi PPP DPR Arsul Sani menepis pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, yang menyebut gajinya saat menjadi anggota DPR Rp 260 juta per bulan.
Arsul menuturkan, setiap bulannya ia hanya menerima gaji sebesar Rp 60 juta. Jumlah itu termasuk dengan tunjangan sebagai anggota dewan.
“Gaji DPR itu yang ada di slip saya, gaji itu ada Rp 18 juta sekian ratus ribu, saya enggak hafal. Tetapi kalau ditambah dengan tunjangan-tunjangan itu bisa sampai antara Rp 50-60-an juta, saya kira tidak kemudian sampai ratusan juta,” kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3).
Meski demikian, dia menyebut bisa saja pendapatan yang diperoleh anggota dewan hingga ratusan juta, apabila digabungkan dengan uang kunjungan kerja. Namun, ia mengaku belum pernah menerima pendapatan hingga Rp 260 juta.
“Barangkali ditotalkan take home pay-nya dari misalnya SPJ waktu kunjungan dan lain sebagainya. Tetapi saya kok tidak pernah sampai angka di atas kalau ditotal rata-rata itu seratus jutaan, tidak mendekati itu mungkin. Kalau Rp 200 jutaan saya juga bingung,” tutur Sekjen PPP itu.
“Barangkali semasa Pak Tjahjo jadi anggota DPR memang anggaran negara banyak, sehingga yang dinikmati juga banyak. Coba tanya Pak Tjahjo,” ucapnya.
“Selama periode 2014-2019 di mana saya mulai jadi anggota DPR sampai sekarang tidak sampai sejumlah itu. Bahkan separuhnya pun tidak, kita lihat bicara take home pay secara keseluruhan,” lanjutnya.
Selain itu, Arsul menjelaskan, dana reses yang diterima anggota dewan tak dapat digunakan untuk keperluan pribadi. Dana itu harus diberikan kepada konstituen di dapil.
“Kalau reses itu tidak sampai dimasukkan ke penghasilan, karena reses dana yang memang harus dihabiskan di masa reses itu untuk konstituen. Mungkin kalau resesnya tidak dipergunakan, bisa nyampai (Rp 260 juta), tapi kalau duit reses digunakan itu pasti enggak,” ucapnya.
Bahkan, dia pun mengaku sering menombok dana ketika kunjungan ke daerah pemilihannya di Jawa Tengah itu.
“Iya (nombok), sekarang setiap bulan saja, dan sebelum saya jadi pimpinan MPR rata-rata kita menerima antara Rp 20-30 juta, proposal ya, dari dapil dan struktur partai. Saya secara penghasilan lebih turun ketimbang saya jadi lawyer, tapi kan hidupnya bukan hanya soal penghasilan saja,” tutup Arsul.
Tjahjo Kumolo sebelumnya mengungkapkan gaji yang ia terima sejak awal menjadi anggota DPR di tahun 1986. Menurutnya, gaji anggota dewan terus naik hingga dirinya menjadi seorang menteri.
“Gaji saya di DPR per bulan sudah Rp 260 juta. Enggak ngapa-ngapain, enggak main proyek, enggak main anggaran pokoknya dapat Rp 260 juta. Begitu jadi menteri, ini Pak Mendag juga kaget (gajinya) Rp 20 juta rupiah,” ungkap Tjahjo, Kamis (5/3). {kumparan}
