Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menjelaskan pemerintah sudah berkomitmen untuk membayar utang Rp 45 triliun kepada perusahaan listrik negara tersebut di tahun ini.
Utang tersebut merupakan kompensasi tarif listrik untuk 2018-2019. Hal itu dia jelaskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI.
“Jadi kami sampaikan kompensasi tahun 2018 dan kompensasi tahun 2019 yang Rp 45 triliun itu baru akan dibayar di tahun 2020 ini.”
“Dan itu sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa PLN akan menerima pembayaran sekitar Rp 45 triliun itu di tahun 2020 ini,” kata dia dalam rapat yang disiarkan secara langsung di situs web DPR RI, Rabu (17/6/2020).
Menurutnya pembayaran yang akan dilaksanakan pada tahun ini atas dukungan dari DPR RI.
“Dan kami sangat berterima kasih atas support dari Bapak Ibu di dewan sehingga utang kompensasi pemerintah sebesar Rp 45 triliun itu onsyaallah akan dibayar di tahun 2020 ini,” sebutnya.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga sebelumnya buka-bukaan soal total utang pemerintah ke perusahaan pelat merah. Dia menyebut utang pemerintah ke sejumlah BUMN mencapai Rp 108,48 triliun.
“Jadi pemerintah punya utang kepada BUMN. Totalnya sebesar Rp 108,48 triliun,” kata Arya melalui telekonferensi, Jumat (5/6/2020).
Berikut total utang pemerintah yang harus dibayarkan, yaitu kepada PT PLN (Persero) mencapai Rp 48,46 triliun, PT Pertamina (Persero) Rp 40 triliun, BUMN Karya Rp 12,16 triliun.
PT KAI (Persero) Rp 30 miliar, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 6 triliun, PT Kimia Farma Rp 1 triliun, dan Perum Bulog Rp 56 miliar. {detik}
