Partai NasDem konsisten mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar pada 2022. Alasan NasDem tetap mendukung pilkada 2022 ini adalah mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak, melihat dari evaluasi pemilu serentak pada 2019.
“Kita melihat tahun 2019 ketika pemilu dilaksanakan 5 kotak kemarin, begitu banyak kegaduhan yang terjadi dan bahkan orang meninggal hanya karena gara-gara kelebihan jam kerja,” kata Waketum NasDem, Ahmad Ali, ketika dihubungi, Minggu (31/1/2021).
“Nah saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian 2024 itu dilakukan pilkada secara serentak, jadi mulai tahapan legislatif dilaksanakan 2023 akhir, terus kemudian 2024 masuk pilpres, terus kemudian 2024 akhir akan pilkada,” lanjutnya.
NasDem khawatir akan ada banyak kegaduhan dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu serentak tersebut. NasDem juga mengatakan akan banyak anggaran yang keluar jika pemilu dilaksanakan secara serentak.
“Jadi kita bias bayangkan di 2024 itu tidak ada urusan pemerintah, urusan rakyat itu nggak ada lagi, karena semua habis energi kita bicara hanya pilpres, pileg, sampai pilkada jadi begitu banyak persoalan nanti.
Terus berapa banyak biaya nanti untuk melaksanakan agenda politik tersebut, terus keterbatasan sumber daya negara penyelenggaraan,” ujar Ali.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi NasDem DPR ini merasa heran kenapa pandangan revisi UU Pemilu bergeser saat ini. Padahal, menurutnya, hampir semua fraksi di Komisi II sepakat pilkada diselenggarakan pada 2022.
“Sebenarnya gini, sikap NasDem itu selaras dengan sikap parpol yang kemarin mengusulkan revisi UU Pilkada. Di Komisi II kan hampir semua fraksi sepakat untuk menormalisasi pikada sampai 2022,” ujarnya.
“Konsepsi ini sebenarnya sudah disepakati oleh semua parpol, pertanyaannya kenapa konsistensi mereka menjadi bergeser, rame-rame menolak, saya tidak tahu ada apa, tapi yang saya tau di Komisi II ini sudah berbulan-bulan dilakukan kajian para pakar, pegiat, dan nggak tahu tiba-tiba seminggu terakhir ada perubahan sikap parpol itu,” lanjut Ali.
Meski begitu, NasDem tetap menghargai sikap parpol tersebut. Ali menegaskan NasDem konsisten tetap mendukung pilkada 2022.
“Tapi itu adalah hak parpol tersebut, tapi NasDem konsisten bahwa agenda pilkada itu harus dinormalkan kembali di tahun 2022, kira tidak mau kaku bahwa UU sudah diamandemen, tapi kita lihat kemaslahatannya untuk kepentingan orang banyak,” ujarnya.
Diketahui, NasDem merupakan satu-satunya parpol pendukung Presiden Jokowi yang tidak sepakat pilkada digelar serentak pada 2024. Meski begitu, NasDem menegaskan pihaknya tidak akan bergeser dukungan terhadap program Jokowi.
“Komitmen partai NasDem dengan Pak Jokowi bagaimana mendukung semua program pembangunan Pak Jokowi, itu tidak akan pernah bergeser. Mungkin bisa saja parpol ini multitafsir terhadap penyampaian Pak Jokowi.
Saya tidak yakin juga kalau Pak Presiden menghendaki itu, karena saya yakin bagaimana beliau menghargai aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, PDIP, PPP, PKB, Gerindra, Golkar, bahkan PAN sudah menyatakan sikap mendukung pilkada 2024. Namun, NasDem masih konsisten menginginkan pilkada 2022, termasuk PKS dan PD.
Presiden Jokowi pun telah menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Pilres 2019. Pertemuan itu membahas berbagai isu terkini, termasuk Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Eks jubir TKN dari PPP, Arsul Sani, mengatakan Jokowi meminta para parpol di parlemen benar-benar mempertimbangkan soal revisi UU Pemilu. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 masih banyak persoalan yang belum benar-benar pulih.
“Khusus terkait Pemilu dan Pilkada, Presiden meminta agar semua kekuatan politik, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR, untuk mempertimbangkan betul soal perubahan UU (Pemilu),” ucapnya.
“Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini dan situasi ekonomi yang masih jauh dr pulih, jika ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat seperti hal-nya Pilkada di daerah-daerah tertentu, maka ini akan mengganggu pemulihan baik sektor ekonomi maupun kesehatan masyarakat itu sendiri,” sambung Arsul.
Menurut Arsul, Presiden Jokowi ingin setiap parpol serius memikirkan segala kepentingan terkait pelaksanaan pilkada. Jokowi, dikatakan Arsul, ingin setiap partai memerhatikan manfaat dan mudarat jika pilkada digelar lebih cepat dari UU Pemilu saat ini.
“Jadi intinya Presiden meminta agar dikaji betul dari berbagai kepentingan, tentunya kepentingan bangsa dan negara, manfaat dan mudaratnya ada Pilkada lagi yang lebih cepat dari pada yang sudah ditetapkan dalam UU yakni akhir tahun 2024,” ungkapnya. {detik}
