Pemerintah berharap dukungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dapat membantu pemulihan ekonomi di seluruh negara. Adapun langkah ini untuk membantu mengelola beban utang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan global di beberapa negara. Ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif, sementara negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.
“Kami berharap, Bank Dunia dan IMF dapat meningkatkan upaya dalam mendukung negara-negara di seluruh dunia untuk secara efektif mengelola beban utang mereka, meningkatkan akses mereka ke vaksin, dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan mereka,” ujarnya, Senin (12/4).
Dia melanjutkan, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang tidak semestinya pada keuangan sektor publik.
Menurutnya, G20, Bank Dunia, IMF, dan kreditor swasta harus mampu bekerja sama untuk memastikan skema pembagian beban yang adil untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah.
“Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat,” jelasnya.
Mengenai pemulihan perekonomian, Sri Mulyani menyambut baik usulan pembangunan yang tangguh dan inklusif, sebagai kerangka yang komprehensif untuk mengintegrasikan pertimbangan pembangunan dan penanggulangan perubahan iklim.
“Saya ingin menggarisbawahi, harapan saya agar Bank Dunia dan IMF dapat melanjutkan dan memperkuat peran pentingnya sebagai mitra yang dapat diandalkan dan mitra pembangunan yang efektif bagi negara-negara anggotanya di saat dibutuhkan,” katanya.
Dalam pertemuan Development Committee (DC) World Bank Spring Meeting 2021, Sri Mulyani menyampaikan prospek pemulihan ekonomi semakin membaik memasuki tahun kedua pandemi Covid-19. Hal ini berkat peluncuran vaksin dan dukungan kebijakan.
Komite Pembangunan Bank Dunia adalah forum tingkat Menteri dari Kelompok Bank Dunia dan IMF untuk pembangunan konsensus antar pemerintah tentang isu-isu pembangunan.
Komite ini didirikan pada 1974 dan memiliki 25 anggota, biasanya Menteri Keuangan atau Pembangunan, dan yang mewakili keanggotaan penuh Bank Dunia dan IMF. {republika}
