Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon kembali mengkritik Pemerintah Indonesia. Kali ini, ia menyoroti Indonesia yang masih melakukan impor garam.
Melalui akun Twitternya, Fadli Zon nampak mengomentari sebuah berita mengenai kebutuhan garam di Indonesia. Tak hanya itu, berita tersebut juga menuliskan mengenai kebutuhan impor.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara maritim tidak seharusnya mengimpor garam dari luar negeri. Fadli Zon menilai sumber daya alam di Indonesia sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan garam bagi masyarakat.
“Negeri maritim tapi garam masih impor. Hebatnya di mana?,” kritik Fadli Zon dalam akun Twitter seperti dikutip oleh BeritaHits.Id, Rabu (21/4/2021).
Sebagai informasi, berita itu menuliskan kebutuhan garam di Indonesia mencapai 4,6 juta ton tahun ini. Sedangkan alokasi impor mencapai 3 juta ton yang berpotensi over estimasi.
Cuitan politikus Partai Gelora itu langsung mendapatkan beragam komentar dari warganet. Sebagian dari mereka mendukung dan lainnya justru balas menyindir. “Maritim: Mari Tingkatkan Impor,” celutuk warganet.
“Petani garam NTB menangis,” ujar warganet.
“Australia, Bolivia dan beberapa negara punya tambang garam, Indonesia punya atau tidak? Meskipun bukan negara yang punya laut, Bolivia punya tambang garam terbesar di dunia. Bisa ekspor lagi, gak perlu repot ubah air laut untuk jadi garam, langsung ambil dari tambang yang sudah jadi,” jelas warganet.
“Apa perlu ya bang di bikin khusus Menteri Garam. Kalau kementerian sekarang gak hebat. Padahal gudang sudah banyak di Indonesia,” saran warganet.
“Kasih solusi om, supaya gak impor garam lagi. Karena pikiran orang intelektual seperti anda dibutuhkan banyak orang,” sindir warganet.
Masalah impor garam ini sendiri sebelumnya telah membuat Presiden Joko Widodo geram. Tahun lalu, Jokowi meminta jajarannya untuk memikirkan solusi agar Indonesia tidak selalu melakukan impor garam.
Menurutnya, ada dua permasalahan utama dalam penyerapan garam rakyat. Pertama kata Jokowi, rendahnya kualitas garam rakyat yang tidak memenuhi kebutuhan industri.
Mantan Gubenur DKI Jakarta itu menuturkan data per 22 September, sebanyak 738 ton garam rakyat tidak terserap oleh industri.
Kemudian permasalahan kedua kata Jokowi yakni rendahnya produksi garam nasional. Karenanya pemerintah memutuskan untuk mengimpor garam.
Jokowi menilai jika Indonesia terus mengimpor garam, permasalahan penyerapan garam rakyat tidak akan pernah terselesaikan. {suara}
