Pernyataan mengejutkan dilontarkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. Pasalnya, ia menuding lonjakan kasus Covid-19 karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihak rumah sakit.
Hal itu karena klaim perawatan pasien Covid-19 yang didapat rumah sakit cukup menggiurkan. Dikatakan Budhi, untuk biaya klaim perawatan seorang pasien Covid-19 minimal Rp 6,25 juta hingga Rp 10 juta per hari.
“Jadi rumah sakit ini di Kabupaten Banjarnegara ini kalau saya pantau agak berebut pasien Covid-19. Karena standar agak lumayan juga. Yang saya ketahui sampai saat ini laporan dari dinas saya itu untuk biaya tiap hari Rp 6.250.000 minimal, maksimal sampai Rp 10 juta per hari,” terangnya.
“Setelah saya tanyakan ke dinas terkait, kalau orang itu butuh waktu sampai 6 bulan opname-nya bagaimana. Klaim ini hanya dikasih batas waktu 2 minggu maksimal,” sambungnya.
Dengan tingginya biaya klaim tersebut, Budhi menganggap wajar jika RS saling berebut pasien. Karena semakin banyak pasien yang dirawat, keuntungan yang didapat semakin banyak pula.
“Di kampung kami ini kota kecil, kalau satu hari Rp 6.250.000 itu minimal kan banyak sekali yang tertarik. Jadi yang dicari rata-rata pasien Covid semua, dan kalau diswab, dari 10 orang, yang positif Covid itu 7 atau 6 (orang).
Terus saat sekarang ini jadi melonjak. Rumah sakit penuh tempat karantina penuh. Ini pada berlomba membuat karantina lagi,” kata dia.
Menyikapi hal itu, ia meminta pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan screening klaim RS dan membentuk tim independen.
“Karena saya sendiri sudah banyak laporan, ada seseorang dia di tes swab di rumah sakit A positif, di laboratorium yang betul-betul profesional malah negatif.
Jamnya sama, hanya selisih 10 menit, pada waktu melakukan swab, yang satu negatif yang satu positif. Kalau bisa pemerintah pusat menurunkan Litbang yang betul-betul independen,” ungkapnya.
IDI membantah
Tudingan yang dilontarkan Bupati Banjarnegara itu mendapat tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua IDI Banjarnegara dr Agus Ujianto membantah tudingan yang disampaikan sang bupati.
“Saya kira hal tersebut (berebut pasien) tidak lah benar. Kami sudah melakukan tugas tugas medis sebagaimana mestinya,” katanya dilansir dari TribunJateng.
Menurutnya, dalam proses pencairan klaim itu juga tidak gampang. Sebab, RS yang merawat pasien Covid-19 harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu.
Sementara untuk menekan laju perkembangan Covid-19 itu, lanjut Agus, sebaiknya pemerintah daerah melakukan sinergi kebijakan. Sehingga masyarakat tidak bingung terkait pelaksanaannya. {kompas}
