Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Moeldoko mencoreng nama Presiden Jokowi karena menggunakan kekuasaan untuk meyakinkan gugatan AD ART Demokrat di MA akan dimenangkan. Tapi faktanya gugatan tak diterima.
Loyalis Moeldoko menepis anggapan itu dan menyebut AHY menyeret Jokowi dalam konflik Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan sikap Partai Demokrat menghormati Presiden Jokowi. Demokrat, kata Herzaky, akan selalu mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
“Jika ada kebijakan yang kurang baik untuk rakyat, akan kami kritisi. Sedangkan jika ada kebijakan yang baik dan bermanfaat untuk rakyat, akan kami dukung,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (14/11)
“Yang ingin mendiskreditkan dan mempermalukan Bapak Presiden Joko Widodo itu jelas-jelas Moeldoko dan kawan-kawan, bukan Demokrat,” tambah Herzaky.
Alasannya, dibeberkan Herzaky, Moeldoko diberikan tanggung jawab besar oleh Presiden Joko Widodo selaku Kepala Staf Kepresidenan. Posisi yang cukup strategis dan terhitung dekat dengan Presiden. Bahkan, dalam beberapa hal, bisa dianggap mewakili Presiden.
Seharusnya, menurut Herzaky, Moeldoko berusaha dengan keras menjaga nama baik Presiden, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.
“Kenyataannya? Malah berperilaku tidak patut, tidak bermoral, dan tidak layak dijadikan contoh dengan menjadi begal politik, berusaha merampas kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, secara ilegal, melanggar norma-norma kepatutan dan aturan hukum.
Benar-benar tidak menghargai dan menjaga muka Bapak Presiden yang sudah mempercayakan posisi sestrategis KSP kepada Moeldoko,” urai Herzaky.
Bagi Herzaky, Presiden Jokowi sedang fokus menangani pandemi dan bencana. Moeldoko selaku KSP bukannya fokus bantu Presiden, malah bekerja paruh waktu berusaha merebut kepemimpinan sah Partai Demokrat di bawah ketum AHY dengan cara-cara ilegal.
“Padahal, seharusnya Moeldoko fokus saja dengan tugasnya selaku KSP. Fokus 100 persen saja belum tentu menunjukkan kinerja yang baik, apalagi banyak sambilan begini? Lagi-lagi, langkah Moeldoko begini malah membuat susah Presiden. Jadi beban ini kelakuan Moeldoko bagi Presiden,” sindir Herzaky.
Gugatan AD/ART Partai Demokrat yang digawangi Yusril Ihza Mahendra tak diterima Mahkamah Agung, Yusril dalam keterangannya menegaskan tugasnya sudah berakhir. {kumparan}
