Sebuah unggahan video yang menunjukkan personel Polwan Polda Kalimantan Tengah dipukuli oleh prajurit TNI viral di media sosial. Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menilai kejadian itu memalukan karena dilakukan oleh aparat negara.
“Sangat memprihatinkan dan memalukan. Dengan alasan apapun juga tidak dibenarkan adanya tindakan-tindakan kekerasan, apalagi berpotensi melanggar hukum dan dilakukan oleh aparat negara,” ujar Didik saat dihubungi, Selasa (7/12/2021).
Pasalnya, kata Didik, aparat telah dididik dengan biaya negara. Lantas, dia menilai seharusnya aparat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Bukan justru berperilaku yang bertentangan.
“Mereka sudah dididik dengan uang negara, mereka sudah dibiayai dan digaji dengan uang rakyat, harusnya menjadi bagian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, penjaga moral dan karakter bangsa, menjadi contoh serta teladan masyarakat, dan bukan sebaliknya,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat itu menyebut kejadian yang melibatkan kekerasan fisik itu tak boleh ditoleransi dan terulang. Ia mendorong institusi aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya.
“Kejadian yang sangat tidak terpuji dan memalukan seperti ini tidak boleh ditolerir, dan tidak boleh terulang di kemudian hari,” ujarnya.
“Untuk mencegah timbulnya arogansi sikap seperti itu di kemudian hari, maka pengawasan dan pembinaan harus terus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” lanjut dia.
Lebih lanjut, legislator Partai Demokrat itu berharap agar kasus tersebut diproses secara transparan. Ke depan, dia mendorong TNI dan Polri terus membangun dan menguatkan sinergi.
“Saya juga berharap agar kejadian ini diproses dan diperiksa secara transparan, akuntabel dan tuntas. Jika terbukti ada pelanggaran, segera jatuhkan sanksi yang tegas dan terukur,” ucap Didik.
“Ke depannya, penting bagi segenap aparat negara termasuk TNI-POLRI untuk terus membangun dan menguatkan sinergi yang selama ini telah dilakukan.
Terus lakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota masing-masing secara berkala dan berkelanjutan. Jika ada oknum-oknum anggota yang mencederai dan merusak sinergi tersebut, segera lakukan penindakan dan pembinaan yang terukur,” pungkas dia.
Respons Panglima
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan bakal memberi sanksi jika prajurit TNI terbukti melanggar aturan.
“Saya akan proses hukum,” ucap Jenderal Andika saat ditanya soal viral prajurit TNI diduga pukul Polwan di Kalteng, Selasa (7/12/2021).
Andika mengatakan baru mendapat informasi tersebut. Dia menegaskan proses hukum segera dilakukan. “Segera,” kata Andika. {detik}
