Presiden Joko Widodo harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu, Jokowi harus mulai menghindari kunjungan ke daerah agar tidak terjadi lagi kerumunan massa, seperti saat kunjungan ke Danau Toba beberapa waktu lalu.
“Pemerintah harus menjadi contoh penegakan disiplin prokes dengan menghentikan sementara kegiatan offline kenegaraan, seperti kunjungan kerja,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/2).
Politisi PKS ini mengatakan bahwa pemerintah perlu meminimalisir dan menghindari adanya kerumunan dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Sebab penyebaran varian Omicron terbilang cepat dan dikhawatirkan membahayakan bagi masyarakat maupun presiden itu sendiri.
“Rapat dan pertemuan dapat dilakukan secara online, sementara kegiatan kunjungan atau inspeksi lapangan diminimalisir hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak,” sambungnya.
Netty Aher mengingatkan pemerintah terkait penyebaran Omicron yang cukup tinggi di Indonesia dengan tidak menganggap sepele masuknya varian tersebut, meski tingkat kematiannya cukup rendah.
“Ancaman gelombang ketiga dengan varian Omicron jangan dianggap sepele agar kita tidak menyesal karena kehilangan aset SDM bangsa yang berharga seperti para pejabat negara, anggota legislatif atau ASN,” tutupnya. {rmol}
