Sejumlah pasukan gabungan terdiri dari TNI dan Polri diterjunkan ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) untuk mengawal pengukuran lahan untuk pembangunan Bendungan Bener. Komisi III DPR RI prihatin atas terjadinya insiden antara aparat gabungan dan warga Wadas.
“Bagaimana bisa masih juga terjadi aksi penolakan dari warga sehingga terjadi benturan antara aparat kepolisian dan warga Desa Wadas? Ini jelas fakta buruk yang menjadi keprihatinan kita semua,” kata Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).
Pangeran mempertanyakan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait proses pembangunan Bendungan Bener yang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Pasalnya, kata Pangeran, sejak empat tahun lalu proyek itu dicanangkan, masih ada warga yang hingga kini menolak.
“Jika disebutkan bahwa sejak proyek ini dicanangkan 4 tahun lalu, warga Desa Wadas di Kabupaten Purworejo menolak desanya menjadi lokasi penambangan batu quary andesit untuk kepentingan pembangunan proyek Bendungan Bener yang masuk proyek strategis nasional,
maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan peran Forkopimda di kabupaten maupun di provinsi selama ini?” kata politikus PAN itu.
Selain itu, legislator ini juga menyoroti terjadinya kekerasan aparat terhadap warga yang semestinya dihindari. Pangeran berharap polisi mengedepankan pendekatan dialog dengan warga, bukan dengan cara yang sewenang-wenang.
“Terjadinya eskalasi kekerasan antara aparat kepolisian dengan warga mestinya wajib dihindari bersama. Harapan saya, aparat kepolisian Polres Purworejo tetap mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga, bukan dengan cara arogan atau sewenang-wenang,” ujar Pangeran.
Lebih lanjut, Pangeran mendorong pemangku kebijakan terkait PSN Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas agar menghentikan pengukuran tanah dulu sebelum mencapai kesepakatan bersama. Dia mendorong aparat kepolisian melepaskan warga yang ditangkap dalam insiden itu.
“Untuk menghindari konflik dan akibat tragis yang bakal ditimbulkannya, menurut saya sebaiknya pemangku kepentingan menghentikan dulu pengukuran tanah sebelum tercapainya kesepakatan bersama,” kata dia.
“Aparat kepolisian juga melepaskan semua warga yang ditangkap untuk menjaga kondusifitas atas niat baik bersama untuk mengamankan pembangunan strategis sekaligus mengamankan hak-hak warga dan alam di dalamnya,” sambungnya.
Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengatakan tidak ada kerasan dan penembakan yang dilakukan aparat keamanan terkait konflik lahan di desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Dia menyebut polisi sudah bertindak sesuai prosedur.
“Sampai saat ini kita proses cooling down dulu. Polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Tidak ada kekerasan dari aparat, tidak ada penembakan,” kata Mahfud saat dihubungi detikcom melalui pesan singkat, Rabu (9/2).
Mahfud menuturkan polisi menjalankan tugasnya untuk menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal. Selain itu, kata Mahfud, polisi berupaya menjaga masyarakat agar tidak terprovokasi.
“Polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar-sesama masyarakat,” ujarnya. {detik}
