Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai, wacana Partai Demokrat yang memasangkan Jusuf Kalla (JK) dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi bagian strategi Partai Demokrat untuk pilpres mendatang. Hal itu diungkapkan Sarmuji menyusul adanya sejumlah kader Partai Demokrat yang memasangkan foto JK-AHY.
“Setiap partai punya strategi dalam menghadapi Pilpres. Saya memandang itu bagian strategi dari Demokrat dan kita menghormati saja,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi wartawan, Senin (2/7/ 2018).
Namun demikian, legislator Golkar asal Jatim ini menyarankan Partai Demokrat tidak memaksa JK kembali tampil di Pilpres 2019. Itu lantaran, JK sudah menyatakan hendak Tut Wuri Handayani dan mendorong tokoh lebih muda untuk tampil.
“Jangan memaksa Pak JK untuk tampil kembali sementara beliau sudah mau beristirahat. Tenaga dan pikiran beliau masih diperlukan, tetapi jika merujuk pada pernyataan beliau sendiri beliau ingin Tut Wuri Handayani, memberikan kontribusi dengan mendorong yg lebih muda untuk tampil,” ujar Sarmuji.
Sarmuji sendiri enggan berspekulasi terhadap motif Partai Demokrat yang memasangkan JK dengan Ketua Komando Tugas Bersama (Korgasma) tersebut. “Saya enggak tahu motifnya, tapi Demokrat selalu mencari cara agar popularitas AHY tidak redup,” ujar Sarmuji.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengakui sebagian kader yang mengusulkan agar partai mengusung JK dan AHY. nama JK-AHY muncul saat partai menggelar polling internal. Menurutnya, usulan tersebut wajar karena partai butuh masukan. Namun, Demokrat sampai saat ini belum memutuskan apa pun.
“Sampai nanti partai memutuskan A maka semua kader ikut. Tentu semua orang akan kita mintai pandangannya untuk 40 hari ke depan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, nama Wakil Presiden (Wapres) RI JK memang beredar di kalangan internal sebagai calon yang layak diusung pada pilpres 2019. Ia mengatakan, beberapa kader berpendapat JK layak berpasangan AHY.
“Apakah akan terjadi atau tidak, kami belum tahu karena mengumpulkan 20 persen ini berat. Jadi, masih usulan dari kader,” ujar Ferdinand, Rabu (27/6/2018).
Ia mengatakan, JK dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak membahas koalisi ketika bertemu beberapa hari lalu di kediaman SBY di Mega Kuningan VII, Jakarta, Senin (25/6/2018) lalu.
Namun, Ferdinand mengakui pertemuan JK dan SBY membahas persoalan politik. Khususnya, perkiraan situasi setelah pilkada serentak 2018. “Pertemuan ini memang silaturahim Lebaran, tetapi juga membicarakan politik,” kata dia.
